GOSULUT.ID – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menjadikan aset menjadi salah satu persoalan utama yang menjadi skala prioritas untuk dituntaskan mengingat semenjak daerah ini berdiri sendiri masih banyak aset yang tersebar di kabupaten kota belum terinventarisir dengan baik.
Langkah yang ditempuh seperti dengan melakukan pertemuan dengan Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya diruang kerjanya, Senin (05/06/2023), dalam rangka menyelesaikan persoalan aset hingga tuntas.
Ketua Komisi I, AW Thalib mengatakan, sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dilingkungan pemerintah provinsi Gorontalo masih bermasalah dengan dengan aset-asetnya yang banyak tersebar di kabupaten kota
“Masih banyak ya, ada tidak beres dan juga belum tuntas,” ujarnya.
Lanjut dia, aset tersebut misalnya pada Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian.
“Pada Dinas Kelautan dan perikanan seperti dua PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) yang belum diserahkan, kemudian 40 bidang aset yang hingga sekarang belum tercatat atau terinventarisir di Dinas Pertanian juga sejumlah sekolah-sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” sambungnya.
Dengan banyaknya aset yang masih bermasalah ini berdampak pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo yang disajikan setiap tahun.
“Banyaknya aset yang belum beres, imbasnya selalu menjadi temuan BPK RI,” pinta dia.
Menurutnya hal ini perlu ditangani dengan segera dan serius oleh eksekutif agar tidak selalu menjadi temuan yang berulang-ulang kali oleh BPK RI.
Ketua Komisi I, AW Thalib mengatakan dari hasil pertemuan yang dilakukan, Penjagub menyampaikan akan berupaya menyelesaikan persoalan aset tersebut dengan membuat Tim Khusus.
“Soal aset menjadi perhatian serius Penjagub, dan Beliau akan segera membentuk tim khusus untuk menyelesaikan aset-aset yang bermasalah bahkan ada juga yang bersengketa,” tandasnya.
Share :
