GOSULUT.ID – Siapa yang tak kenal Pak Zul, politisi Partai Golkar yang kini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo. Ulasan ini tak hendak mengkultuskan sosok yang telah luas dikenal publik Gorontalo ini, karena lantangnya suara sang politisi membela hak-hak rakyat yang diwakilinya.
Namun lontaran interupsinya dikegaduhan persepsi publik tentang calon Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo yang mulai digiring ke lorong-lorong gelap. Yang menuju sebuah Kesesatan, karena calon-calon sekda Kabupaten Gorontalo (Peserta Seleksi) ada yang terang-terangan mengklaim diri mereka sendiri sebagai Sosok yang akan di tunjuk Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi.
Sesat karena hingga detik ini Panitia Seleksi (Pansel) Sekertaris Daerah (Sekda) belum memberitakan telah menyampaikan hasil 3 orang calon yang mendapatkan kualifikasi paling memenuhi syarat untuk di angkat. Maka sangatlah pantas kata Sesat perlu diberikan pada orang orang demikian, karena opini-opini disebar luaskan oleh calon-calon sekda yang mengaku-ngaku telah dan akan ditunjuk Bupati Gorontalo untuk menjadi Sekda, walaupun seorang penguasa belum mengakui bahwa beliau belum menerima hasil dari Pansel.
Entah apa yang sudah terjadi seorang Ketua DPRD Kabgor, Zulfikar Usira dengan nada suara menggelegar berbicara, jangan menekan Bupati Gorontalo, biarkan beliau memutuskan sendiri siapa Sekretaris Daerah sesuai profil yang dibutuhkannya.
Pernyataan yang lebih menghentakan pikiran disampaikan beliau yakni, jika ada orang yang ingin menentukan siapa Sekda, silakan berjuang dan bertarung dalam Pilkada dan harus menang terpilih jadi Bupati. Pernyataan ini bukan sembarang statment lepas. Tetapi mengandung kewarasan berkadar tinggi. Beliau Zul (sapaan akrabnya) menerangkan kepada publik yang mulai disesatkan oleh ucapan-ucapan selamat kepada calon sekda tertentu, bahwa selama Pak Bupati Sofyan Puhi belum melantik Sekda, selama itu pula belum ada sekda definitif.
Karena yang memiliki otoritas mengangkat dan memberhentikan Sekda adalah Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Otoritas itu tidak diberikan kepada pejabat selain Bupati, termasuk DPRD, apalagi organ-organ di luar yang tidak berkepentingan. Lalu bagaimana dengan klaim-klaim diri sendiri para calon Sekda, menurut ilmu psikologi itu merupakan satu indikasi dari Narcissistic Personality Disorder (NPD) atau gangguan kepribadian narsistik.
Orang dengan NPD seringkali memiliki rasa diri yang berlebihan (grandiosity), kebutuhan untuk diagumi, dan kurangnya empati terhadap orang lain, yang bisa menyebabkan mereka menganggap diri sendiri paling benar dan menolak pendapat atau kenyataan tentang orang lain.
Bupati, Walikota, Gubernur adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang semestinya berhak mengangkat dan memberhentikan Pejabat. Bila Sekda yang terpilih memiliki perilaku NPD bisa jadi mereka akan mudah dikangkangi. Kewenangan-kewenangan mereka akan dicaplok, bisa jadi posisi mereka menjadi sanderaan Sekda.
Belum jadi pejabat, belum di angkat, tapi dengan perilaku narsistik personality disorder, mengambil hak-hak prerogatif dan otoritas Kepala Daerah. Nah jika begitu bagaimana dengan kebijakan kebikan berikutnya jika yang memiliki prilaku NPD menjadi Sekretaris Daerah. Akankah Kepala daerah masih diberi hak untuk menjalankan otoritas dan diskresinya? Sebuah tanda tanya yang berbahaya.
Lagi-lagi kita kembali ke pernyataan Ketua Zulfikar. Biarkan Pak Bupati yang menentukan siapa Sekda yang pas. Zulfikar mengingatkan kepada publik bahwa Kabupaten Gorontalo memiliki Kepala Daerah yang sah secara hukum mengangkat dan memberhentikan Pejabat. Kita tunggu keputusanya.
