GOSULUT.ID – Pansus Aset DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat internal, Senin (20/05/2024), dalam rangka melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam satu minggu.
“Kita mereview kembali apa-apa yang telah dilakukan okeh pansus selama sepekan ini diantaranya mengunjungi sejumlah beberapa OPD seprti dinas pertanian dan mendatangi sejumlah aset yang ada di Kabupaten Bone bolango dan Kabupaten Gorontalo,” Ujar Ketua Pansus, AW Thalib.
Dikatakan, beberapa catatan penting yang menjadi sorotan pansus adalah manajemen aser dari OPD yang belum seragam dan memperlihatkan kesemrawutan pencatatan atau administrasi aset-aset.
“Dan sejumlah sampel yang kita kunjungi semuanya bermasalah, seperti aset P3D, hibah, ada punya sertifikat tapi dikuasai orang lain, lebih parah kita tidak punya dokumen dari aset-aset,” Sambungnya.
Lanjut dia, ada dua aset yang menonjol dan mendapat perhatian lebih awal seperti satu persil aset P3D dari dinas Pertanian di Kabupaten Pohuwato tepatnya di Kecamatan Popayato yang saat ini sudah dikuasai pihak ketiga dan satu aset hibah/tanah yang telah menjadi indomaret di Bone bolango.
“Di popayato itu tanah seluas 1,2 hektar yang dilakukan penyerobotan sekaligus pengrusakan, kita telah meminta biro hukum untuk mereview kembali laporan dan minta diadukan lagi ke pihak kepolisian, olehnya insyaallah besok kita agendakan kunjungan ke Ditresktimum Polda Gorontalo untuk menindaklanjuti laporan tersebut, sementara Indomaret kita juga lalu sudah meminta biro hukum untuk melakukan kajian hukum terhadap yang di indomaret,” Jelasnya.
Ditegaskan, jangka waktu pansus hanya 6 bulan, maka dengan waktu terbatas kerja akan terus dipacu karena menurut pengamatannya sejak dua tahun terakhir eksekutif terkesan lamban bergerak bahkan diam khususnya dalam mengurus aset.
“Sudah berganti-ganti penjabat gubernur, kami lihat eksekutif sudah ogah-ogahan padahal persoalan aset ini harus ditanggapi serius karena mulai dari dokumen, pencatatan, administrasi semrawut, aset-aset ini bisa berpotensi hilang kalau begini modelnya, begitu juga inisiatif pansus yang akan mendatangi aset di kecamatan popayato, hal ini karena eksekutif tidak mau bergerak terhadap aset-aset mereka,” Pungkasnya.
Share :
