GOSULUT.ID – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dengan salah satu mitra yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berjalan cukup menarik.
Menariknya, Wakil Ketua Komisi IV Hamzah Muslimin menyampaikan gagasan dan mengusulkan adanya wadah sosial khusus yang dapat bergerak cepat membantu masyarakat ketika bencana terjadi.
Usulan tersebut mencuat dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027, Selasa (21/06/2027).
Aleg PDI-P ini mendorong agar pemerintah memfasilitasi pembentukan organisasi penanggulangan bencana yang beranggotakan para pengusaha di Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat dukungan terhadap masyarakat terdampak bencana, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah dalam penanggulangan bencana.
“Nah, karena mengingat juga ini anggarannya kecil dari BPBD, makanya kami sarankan juga membentuk sebuah organisasi.”ujarnya.
Hamzah menjelaskan, organisasi tersebut diharapkan berorientasi sosial dan menjadi wadah bagi para pengusaha untuk berkontribusi secara sukarela dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.
“Organisasi untuk penanggulangan bencana yang sifatnya memang orientasinya sosial dan itu kita berharap supaya pengusaha-pengusaha yang ada di Provinsi Gorontalo itu dirangkul semua, ya difasilitasi sehingga terbentuk sebuah organisasi.”
“Ketika misalnya ada pasca bencana maka mereka yang secara ikhlas menyumbang untuk membantu masyarakat kita.Organisasi tersebut sebenarnya ada di daerah-daerah lain juga.”tuturnya.
Ia menyebut, organisasi serupa telah banyak dibentuk di sejumlah daerah atau Provinsi lain. Organisasi tersebut umumnya dipimpin oleh kalangan pengusaha dan memiliki orientasi utama pada kegiatan sosial serta kemanusiaan.
“Banyak, banyak di daerah lain.Di daerah iya di provinsi lain itu banyak, di kabupaten kota banyak dan itu memang diketuai oleh pengusaha dan jajarannya pun di bawah pengusaha.”imbuhnya kembali.
Hamzah menegaskan, organisasi yang diusulkan tersebut nantinya harus bersifat independen dan tidak membawa kepentingan politik maupun bercampur dengan struktur pemerintahan.
“Tidak ada kaitannya dengan politik dan tidak dicampur lagi dengan pemerintah.Hanya misalnya ketika ada bencana maka mereka turun.”cetusnya
Meski demikian, pemerintah tetap dapat menjalin koordinasi dengan organisasi tersebut ketika terjadi bencana. Dengan pola tersebut, bantuan sosial dari para pengusaha diharapkan dapat disalurkan secara lebih cepat kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau misalnya ini mungkin dari pihak pemerintah bisa berkoordinasi dengan organisasi itu.Jadi murni memang untuk bantuan sosial ke masyarakat ketika ada bencana dan itu dananya bisa lebih cepat.Ya, “Katanya.
Baginya, usulan itu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem penanggulangan bencana di Provinsi Gorontalo.
