GOSULUT.ID – Keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kondisi tersebut mendorong DPRD Provinsi Gorontalo untuk memastikan setiap potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan dan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
RDP tersebut melibatkan sejumlah OPD terkait, di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta perangkat daerah yang berkaitan dengan sektor riil dan penggerak pertumbuhan ekonomi, termasuk Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, mengatakan pembahasan tersebut menjadi momentum untuk memberikan masukan dan mendorong langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Sehingga memang di dalam pembahasan ini kami memberikan masukan dan treatment-treatment atau lompatan-lompatan yang harus dilakukan oleh Bapenda dalam rangka melakukan optimalisasi terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah sektor riil yang perlu mendapat perhatian lebih serius untuk dioptimalkan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Masih ada beberapa sektor riil yang memang harus pay attention terhadap memang optimalisasi,” katanya.
Meyke optimistis Bapenda mampu merealisasikan target-target PAD yang telah ditetapkan, dengan dukungan sinergitas bersama OPD terkait.
“Kami percaya Bapenda akan mampu, mampu merealisasikan target-target PAD Provinsi Gorontalo,” tuturnya.
Ia menjelaskan, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 tidak hanya berfokus pada sisi pendapatan, tetapi juga memastikan adanya sinergitas antara perencanaan program dan pengelolaan keuangan daerah.
“Nah, dari rapat kerja yang telah kami lakukan karena ini pembahasan KUA PPAS anggaran 2027, kami memastikan sinergitas perencanaannya,” jelasnya.
Menurut Meyke, perencanaan anggaran harus berkesesuaian dan terukur. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah harus mampu memberikan implikasi nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Itu yang pertama, berkesesuaian, terukur, setiap pengolahan keuangan itu setiap rupiahnya benar-benar memberikan implikasi menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai kondisi fiskal yang terbatas membuat optimalisasi pendapatan daerah menjadi semakin penting. Karena itu, Bapenda diharapkan mampu menjalankan berbagai strategi dengan membangun sinergitas bersama OPD yang memiliki potensi dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah.
“Ini yang menjadi parameter bagi kami sehingga di dalam tahun anggaran 2027 kita ketahui bersama kan kita mengalami fiskal yang sangat sempit. Olehnya titik beratnya adalah Bapenda,” ungkapnya.
Meyke menyoroti peran sektor ESDM dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Berbagai program di sektor tersebut perlu dioptimalkan agar tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap PAD.
“ESDM bagaimana kita mengoptimalisasikan program yang di ESDM mampu memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah kita. Nah ini yang sedang kita lakukan,” ujarnya.
Dengan pembahasan KUA-PPAS yang dilakukan secara komprehensif, Komisi II berharap rancangan APBD 2027 nantinya mampu menjadi instrumen pembangunan yang akuntabel, terukur dan transparan, sekaligus memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan masyarakat.
“Sehingga dari pembahasan KUA PPAS ini kita berharap ini kan merupakan bagian dari RAPBD 2027 yang menjadi APBD 2027 yang akuntabel, terukur dan transparan semua anggaran memiliki keberpihakan kepada masyarakat,” pungkasnya.
