GOSULUT.ID – Pelaksana Harian (Plh) Direktur RSUD Dunda Limboto dr. Lhanie Bobihoe menegaskan bahwa evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan rumah sakit terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen manajemen dalam menjaga mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan mengenai salah satu dokter yang belum memberikan pelayanan kepada pasien umum.
Laporan tersebut sebelumnya diterima oleh Bupati Gorontalo Sofyan Puhi dan segera ditindaklanjuti oleh manajemen RSUD Dunda Limboto melalui proses klarifikasi serta pendalaman terhadap seluruh pihak yang terkait.
“Apa yang disampaikan Bapak Bupati langsung kami tindak lanjuti dengan melakukan pertemuan internal,” ujar dr. Lhanie Bobihoe kepada Gosulut.id, Selasa (21/7/2026).
Menurut dr. Lhanie selaku Plh Direktur menyampaikan bahwa hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi berkaitan dengan pembayaran jasa pelayanan pasien umum yang hingga saat ini masih berproses.
Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh diabaikannya hak tenaga medis dan tenaga kesehatan melainkan karena masih berlangsungnya mekanisme administrasi dan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Terkait hal tersebut, manajemen RSUD Dunda Limboto, kata dia, telah beberapa kali melakukan komunikasi dan memberikan penjelasan kepada dokter yang bersangkutan mengenai perkembangan proses penyelesaiannya.
“Manajemen telah menyampaikan secara terbuka kepada yang bersangkutan mengenai progres penyelesaian pembayaran jasa pelayanan pasien umum beserta mekanisme yang sedang ditempuh. Kami memahami harapan seluruh tenaga kesehatan agar hak-haknya dapat diterima tepat waktu. Karena itu, manajemen terus mengupayakan percepatan penyelesaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan rumah sakit,” ucap dr. Lhanie.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa manajemen juga terus membangun komunikasi yang baik dengan seluruh tenaga kesehatan agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog dan koordinasi yang konstruktif.
Menurut dia, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama sehingga setiap kendala internal tidak sampai berdampak pada akses maupun mutu pelayanan kesehatan.
“Komitmen kami adalah menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak tenaga kesehatan dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap persoalan kami selesaikan melalui komunikasi, koordinasi, dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas dr. Lhanie.
