GOSULUT.ID – Di tengah upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kapasitas fiskal daerah, geliat aktivitas ekonomi mulai terlihat dari meningkatnya transaksi kendaraan bermotor di sejumlah wilayah. Kondisi ini menjadi sinyal positif sekaligus peluang yang dinilai perlu dimanfaatkan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam rangka membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Erwinsyah mengatakan, berdasarkan hasil penelusurannya dalam beberapa pekan terakhir, aktivitas pelayanan di sejumlah Samsat, khususnya di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo, menunjukkan tren peningkatan.
“Jadi hasil penelusuran saya beberapa minggu terakhir ini melihat dari samsat-samsat yang ada di Bonebolango dan di Kabupaten Gorontalo itu grafiknya memang naik,” ujar Erwinsyah.
Menurutnya, peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang menunjukkan tren positif. Kondisi itu juga tercermin dari meningkatnya penerimaan daerah yang bersumber dari sektor BBNKB.
“Saya yakin karena memang di awal kan kita udah diprediksi bahwa ada hasil juga bahwa Gorontalo pertumbuhan ekonomi naik ya seperti itu ranking 4,” katanya.
Erwinsyah menilai, pertumbuhan ekonomi tersebut selaras dengan meningkatnya aktivitas pembelian kendaraan baru di sejumlah daerah. Dampaknya, penerimaan dari BBNKB turut mengalami peningkatan.
“Perhatian itu memang selaras dengan total pendapatan dari BBNKB. BBNKB itu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Jadi total pembelian kendaraan baru di beberapa daerah naik,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemaparan Bapenda dalam rapat tersebut, realisasi penerimaan BBNKB telah mencapai sekitar 64 persen, meski tahun anggaran masih berjalan hingga pertengahan tahun.
“Bahkan tadi Kaban Bapenda mengatakan bahwa untuk BBNKB saja itu udah di angka 64 persen padahal kita baru di bulan Juni Juli ini ya. Jadi itu sangat naik,” ungkapnya.
Disisi lain politisi Demokrat itu menyoroti tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ia menyebut, tingkat kesadaran pembayaran pajak kendaraan saat ini berada di angka sekitar 47 persen.
“Terus habis itu apa namanya kesadaran pembayaran pajak melalui pajak kendaraan bermotor itu baru 47 persen itu pun sudah oke di waktu berjalannya,” tuturnya.
Melihat potensi tersebut, Erwinsyah mendorong Bapenda menjadikan optimalisasi pendapatan daerah sebagai salah satu fokus utama. Terlebih, Bapenda kini telah berdiri sebagai badan tersendiri sehingga diharapkan mampu bergerak lebih maksimal dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan.
Ia pun mengusulkan agar Bapenda segera membangun kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mendorong kepatuhan pajak, khususnya dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Gorontalo.
“Jadi saya tadi bicara bahwa saya minta ini jadi tagline-nya untuk menggenjot pendapatan daerah karena ini Bapenda udah jadi badan baru, saya meminta mengusulkan kepada Kepala Badan Pendapatan berkomunikasi dengan pimpinan agar segera MoU bersama Forkopimda yaitu di situ ada kepolisian, di situ ada kejaksaan tinggi dan Forkopimda yang lain terkait dengan kewajiban pajak perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Gorontalo,” pungkasnya.
