GOSULUT.ID – Masih ada anggapan bahwa perjalanan dinas (perdis) anggota DPRD Provinsi Gorontalo hanya untuk buang-buang anggaran padahal di balik itu ada tujuan untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat agar memperoleh anggaran yang diwujudkan lewat program dan kegiatan pembangunan.
Tidak hanya itu, perdis juga dilakuan dalam rangka meningkatkan pengawasan sebagai salah satu fungsi DPRD sebagaimana yang dilaksanakan oleh Komisi III yang melaksanakan kunjungan kerja dan monitoring ke berbagai wilayah Kabupaten kota di Provinsi Gorontalo.
Seperti yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu (2/9/2026) dengan kunjungan lapangan ke Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone bolango guna memonitor kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Espin Tulie selaku Ketua Komisi III mengungkapkan pihaknya melihat sejumlah alternatif lokasi lahan yang dinilai berpotensi mendukung pembangunan sekolah itu, salah satu lokasi berada di Desa Tunggulo yang berbatasan dengan Desa Helumo. Sementara alternatif lainnya juga masih berada di wilayah Desa Tunggulo.
“Kalau kami lihat, ini kurang lebih hampir 5 hektare lebih. Kalau untuk pembangunan Sekolah Rakyat biasanya dibutuhkan 7 sampai 10 hektare,” ujarnya.
Lanjut dia, lokasi yang ditinjau masih memiliki ruang untuk pengembangan lahan hingga mencapai 10 hektare atau bahkan lebih. Karena itu, Komisi III mendorong agar proses pembebasan lahan dapat segera ditindaklanjuti.
Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Bone Bolango dapat segera terealisasi, sehingga menambah fasilitas pendidikan serupa di Provinsi Gorontalo.
“Kami datang ke sini untuk melihat bagaimana progresnya, agar di Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo sudah ada lagi Sekolah Rakyat yang akan dibangun, selain yang ada di Wonosari,” katanya.
Terkait pembebasan lahan, Espin menjelaskan bahwa anggarannya semula direncanakan masuk dalam perubahan APBD 2026.
Namun, besaran anggaran mengalami penyesuaian setelah melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo. Hal itu dilakukan karena masih terdapat sejumlah program dan kegiatan lain yang harus didorong hingga akhir 2026.
Meski demikian, masih terdapat anggaran lebih dari Rp1 miliar yang direncanakan untuk mendukung proses pembebasan lahan Sekolah Rakyat.
“Memang untuk pembebasan lahannya seharusnya ada di perubahan 2026 ini. Namun anggarannya kami kurangi karena masih ada banyak program kegiatan yang harus didorong untuk akhir tahun 2026,” jelasnya.
Dikatakan, kebutuhan anggaran pembebasan lahan secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar. Anggaran tersebut disiapkan untuk pembebasan lahan dengan luasan sekitar 5 hingga 10 hektare. Proses penganggaran pun direncanakan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga 2027.
“Masih ada tersisa kurang lebih Rp1 miliar lebih. Ini yang rencananya untuk pembebasan lahan Sekolah Rakyat, kemudian dilanjutkan pada 2027 untuk sisa anggaran tersebut,” tandas espin.
