GOSULUT.ID – Beberapa waktu lalu Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan monitoring tahapan penyelenggaraan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 pada pelaksana dan pengawasan ditingkat kecamatan di sejumlah daerah.
Sejumlah hal penting yang didapati dilapangan misalnya sejumlah PPK yang tidak memiliki kantor sekretariat seperti di Suwawa Selatan, pembatasan anggaran operasional yang sebelumnya Rp 10 juta tinggal Rp 5 juta, perekaman KTP elektronik yang harus lebih dipacu lagi termasuk kepada ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa).
“Karena kita tahu di Bone bolango ini ada Rumah sakit yang merawat ODGJ di Desa Tombulilato, bagaimana perekaman terhadap mereka. Kemudian berdasarkan informasi dari KPU Provinsi Gorontalo, DPT yang belum melakukan perekaman masih menyisakan 5 ribuan, ini harus dipacu lagi, jangan kalah dengan KPU Pohuwato yang sudah tuntas 100 persen,” ungkap Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib dihadapan jajaran komisioner KPU Bone Bolango, Kamis (10/08/2023).
Ia juga meminta agar peristiwa-peristiwa kependudukan terus dicermati karena setiap saat terjadi perubahan dan pergeseran data sampai dengan pelaksanan Pileg di bulan Februari dan Pemilukada pada bulan November di tahun 2024.
“Banyak dinamika atau peristiwa kependudukan yang akan terus terjadi sampai kedepan, misalnya kematian atau orang meninggal, perpindahan penduduk, pernikahan, TNI-POLRI yang telah memasuki masa pensiun, dan sebagainya, hal-hal ini membutuhkan kesigapan dari agar DPT terus terupdate,” jelasnya.
Politisi PPP ini juga mendorong para komisioner agar secara intens melakukan komunikasi yang intens dengan DPRD setempat dan TAPD Pemda Bone Bolango terkait pembiayaan pilkada yang masih mendapat koreksi dari yang diajukan sebesar Rp 27,6 Miliar.
“Saya sarankan hibah untuk pemilukada segera dilakukan pembahasan bersama agar pada tahun ini setelah dicairkan 40 persen agar tahapan yang berproses semakin berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan pemilu kita berlangsung sukses, aman, lancar dan tentu saja berkualitas,” tandasnya.
Sementara itu Ketua KPU Bone Bolango, Sutenty Lamuhu tidak menampik soal pembatasan anggaran operasional karena merupakan perintah dari BPK RI ke KPU RI, begitu juga soal kantor PPK Suwawa Selatan, sementara perekaman KTP akan dipacu hingga bulan Desember.
“Diperintahkan agar dilakukan penghematan, sehingga anggaran operasional ini kami disederhanakan karena instruksi dari pusat. Terkait kantor PPK merupakan rumah warga yang dipinjamkan gratis, tapi pembayaran listrik dibayar patungan oleh anggota PPK. Perekaman KTP El saat ini dari 5 ribuan tinggal 1135 orang atau 0,11 persen tapi Kepala Dinas Dukcapil Bone Bolango telah berjanji akan memacunya hingga akhir tahun atau bulan Desember,” tuturnya.
Terkait pembiayaan pilkada, KPU sendiri telah melakukan pencermatan mulai dari angka Rp 32 Miliar turun menjadi Rp 29 Miliar dan setelah dilakukan rasionalisasi mendapat angka Rp 27,6 M.
“Hasil Rasionalisasi ini sudah mentok namun kendalanya di TAPD yang mematok anggaran pilkada naik 10 persen dari jumlah yang digunakan pada pilkada sebelumnya sebesar Rp 20 M sehingga yang nantinya kami dapat hanya Rp 22,5 M. Sesuai saran komisi 1, hal akan kami coba komunikasikan terus dengan TAPD dan DPRD,” pungkasnya.