GOSULUT.ID – Dari data yang dirilis Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 Provinsi Gorontalo masih masuk dalam 3 besar sebagai daerah dengan akses pendidikan setingkat SMA terendah di Indonesia.
Akses pendidikan setingkat SMA di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2023 hanya berkisar 46,19 persen atau masuk rangking ke-3 setelah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di angka 43, 46 persen dan Provinsi Induk Papua sebesar 39,5 persen.
“Ini memberi gambaran bahwa ternyata Program Pendidikan Gratis yang selama ini digaung-gaungkan pemerintah Provinsi gorontlo malah bikin kondisi daerah ini semakin memperihatinkan. Bila lihat angka2nya, nomor 3 diindonesia artinya nomor 1 terjelek di Pulau Sulawesi,” Ujar Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Jumat (03/04/2024).
Ia menegaskan, sebenarnya dalam ketentuan atau Undang-Undang, tidak ada yang namanya Pendidikan gratis, sebab Pendidikan ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tapi juga melibatkan pemerintah, masyarakat khususnya orang tua siswa.
“Akibatnya apa, salah satu contoh seperti di SMA 1, 2 dan 3, di tiga sekolah itu ada pembangunan fasilitas ruangan yang dibiayai oleh DAK, sementara kursi dan mejanya tidak ada, makanya dana Pokir (pokok Pikiran) saya di salurkan untuk membantu kebutuhan itu termasuk untuk pembangunan pagar belakang SMA 3 dari tahun 2023 dan dilanjutkan lagi tahun ini, padahal sekolah bisa tangani semua itu dengan melibatkan orang tua tapi kan sekolah dan guru- guru tidak boleh melakukan pungutan karena ada aturan Pendidikan gratis itu,” Jelasnya.
Menurutnya, seharusnya yang ada itu adalah Pendidikan yang ditopang oleh seluruh pihak bertanggungjawab, selain pemerintah juga ada masyarakat dan orang tua didalamnya seperti Pendidikan bersubdisi yang pernah diterapkannya saat menjadi walikota gorontalo periode 2008-2013.
“Saat saya walikota dulu, namanya pendidikan bersubsidi dengan kata lain, sebagian ditanggung pemerintah sebagian orang tua, misalnya ketika ada yang kita pikirkan yang di dalamnya mungkin membutuhkan dana, itu kita bahas dan bicarakan secara bersama-sama,” Kata Adhan.
Disatu sisi mantan Ketua DPRD Kota Gorontalo ini menyoroti peran DPRD Provinsi yang belum maksimal memberikan perhatian terhadap program Pendidikan.
“Selama lima tahun menjadi anggota, saya perhatikan DPRD hanya menunggu saja program yang disodorkan oleh pemerintah tanpa ada perhatian serius atau konsep agar pendidikan di provinsi gorontalo semakin meningkat dan lebih baik lagi, yang dipikirkan hanya proyek- proyek saja, tidak heran, pendidikan kita nomor 3 terendah di Indonesia malah membuat gorontalo semakin parah ditambah 5 Provinsi termiskin dan inflasi nomor 2. Saya sudah sampaikan hal ini ke Kepala Dinas Pendidikan saat pembahasan LKPJ lalu agar hilangkan saja ini program pendidikan gratis justru buat kita makin parah,” Pungkasnya.
