GOSULUT.ID – Di tengah musim kemarau, masyarakat Kabupaten Gorontalo diimbau untuk tidak khawatir terkait ketersediaan beras. Dinas Ketahanan Pangan memastikan pasokan pangan pokok tersebut dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Hermanto Feybie Asona menyampaikan, berdasarkan proyeksi neraca bahan pangan, ketersediaan beras di wilayahnya pada Agustus 2026 mencapai 8.506,13 ton.
Sementara kebutuhan konsumsi masyarakat per bulan diperkirakan sebesar 4.183 ton. Dengan demikian, daerah masih mengalami surplus sekitar 4.323,14 ton.
“Data proyeksi Juli untuk Agustus ini menunjukkan ketersediaan beras kita 8.506,13 ton. Kebutuhan per bulan untuk seluruh Kabupaten Gorontalo sekitar 4.183 ton,” ujar Hermanto kepada awak media, Senin (10/8/2026).
Angka surplus tersebut, kata Hermanto, baru bersumber dari produksi lokal. Jika ditambah stok yang ada di Perum Bulog dan Cadangan Pangan Pemerintah, maka pasokan akan jauh lebih kuat.
Pihak Bulog telah memastikan stok yang tersedia mampu mencukupi kebutuhan hingga Desember 2026.
Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan. Untuk alokasi Juli, Agustus, dan September, bantuan akan dibagikan sekaligus pada Agustus 2026. Setiap Keluarga Penerima Manfaat akan menerima total 30 kg beras.
“Kalau sebelumnya ada tambahan 2 liter minyak goreng, untuk kali ini CPP yang disalurkan hanya beras 3 bulan dan diterima sekaligus di bulan Agustus,” jelasnya.
Ia optimistis kebutuhan masyarakat sampai akhir Desember 2026 akan terpenuhi.
“Insya Allah sampai akhir tahun kebutuhan beras di Kabupaten Gorontalo mencukupi,” tegasnya.
Hermanto juga menjelaskan, tidak semua hasil panen Kabupaten Gorontalo dikonsumsi di daerah sendiri. Sebagian besar beras justru dipasarkan ke Kota Gorontalo.
Di sisi lain, sebagian wilayah di Kabupaten Gorontalo juga mendapat pasokan dari luar daerah seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.
“Secara hitungan lahan dan produksi, Kabgor sangat mencukupi. Tapi faktanya banyak produksi kita yang larinya ke Kota Gorontalo,” tuturnya.
Menurutnya, mekanisme distribusi antar daerah ini wajar dan membantu menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan.
Pemerintah daerah berkomitmen terus memantau ketersediaan beras agar tetap stabil, khususnya di tengah musim kemarau. (Adv)
