GOSULUT.ID — Di tengah padatnya agenda pembahasan anggaran, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo tetap membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya. Senin (3/8/2026), sejumlah anggota legislator menerima kunjungan tiga perwakilan warga dari Desa Margamulyo dan Desa Gandasari, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo.
Kedatangan warga tersebut bertujuan untuk mengadukan krisis air yang tengah mengancam kelangsungan lahan pertanian mereka. Selain disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem, kekeringan persawahan warga kian diperparah oleh maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di area hulu yang memicu pendangkalan akibat endapan sedimen.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, menegaskan bahwa persoalan ini membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak terkait.
“Kami menerima aduan mengenai kondisi persawahan mereka yang mengering. Selain karena cuaca, kerusakan akibat tambang ilegal di bagian atas menyebabkan akumulasi sedimen di bawah. Ini tentu butuh keseriusan bersama,” ujarnya.
Menjawab kekhawatiran masyarakat, Aleg Demokrat itu menjelaskan bahwa saat ini pemerintah memiliki program bantuan berupa Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) untuk mengatasi krisis air di wilayah tersebut.
Dari total 15 titik jaringan irigasi yang dialokasikan khusus untuk Kabupaten Gorontalo, sebanyak 13 titik dipusatkan di wilayah eks-Kecamatan Boliyohuto (termasuk Tolangohula).
“Program tahap pertama ini tinggal menunggu penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebelum pengerjaan fisik dapat segera dimulai, ” Imbuhnya.
Mengingat luasnya area pertanian di wilayah tersebut, Syarifudin juga mengimbau para kelompok tani setempat untuk segera mengajukan usulan baru guna mendapatkan program perbaikan dan bantuan irigasi lanjutan.
Selain krisis air dan dampaknya terhadap persawahan, warga juga mengeluhkan proyek pengerjaan Daerah Irigasi (DI) Paguyaman khususnya pada saluran DI Kiri yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II. Warga menilai pengerjaan proyek tersebut belum sesuai harapan dan justru mengganggu pasokan air yang sangat dibutuhkan petani di tengah musim kemarau.
“Petani saat ini sangat membutuhkan air di tengah cuaca ekstrem, tetapi saluran yang seharusnya mengalirkan air justru terganggu oleh adanya pengerjaan proyek. Warga meminta agar hal ini dimusyawarahkan kembali agar petani tidak dirugikan,” jelasnya.
Pihak BWS Sulawesi II sendiri sebelumnya mengklaim bahwa progres pengerjaan proyek telah mencapai 70 persen. Namun, DPRD berniat memastikan langsung klaim tersebut di lapangan bersamaan dengan dampak pengerjaan yang dikeluhkan warga.
Menindaklanjuti aduan ini, Komisi III berencana menggelar rapat internal serta memanggil pihak BWS Sulawesi II untuk duduk bersama dan turun langsung ke lokasi terdampak. Kendati saat ini agenda DPRD masih terfokus pada pembahasan APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027, Syarifudin memastikan peninjauan lapangan akan dijadwalkan secepatnya setelah rangkaian pembahasan anggaran selesai.
“Insya Allah setelah pembahasan anggaran selesai dalam dua minggu ke depan, kami akan segera mengagendakan peninjauan lapangan secara bersama-sama untuk melihat langsung apa yang dicurhatkan oleh masyarakat,” pungkasnya.
