GOSULUT.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa meninjau sejumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang menerima bantuan mesin dan peralatan produksi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, Minggu (20/9/2026)
“Kunjungan ini bukan sekadar agenda pengawasan, tetapi juga upaya memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang kami perjuangkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD benar-benar diterima secara utuh, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi penerimanya, “ujarnya.
Ia menyampaikan, dari dialog para pelaku usaha, ia memperoleh informasi yang menggembirakan. Bantuan yang diberikan tidak berhenti sebagai seremonial penyerahan barang, tetapi telah berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas usaha, efisiensi kerja, dan pertumbuhan omzet.
“Bagi saya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan terletak pada besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Ketika pelaku IKM mampu memproduksi lebih banyak, memperoleh pasar yang lebih luas, dan meningkatkan pendapatan keluarganya, di situlah negara hadir secara konkret, “katanya.
Legislator Nasdem ini mengungkapkan, pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail telah menyalurkan bantuan mesin dan peralatan produksi senilai Rp2,825 miliar kepada 113 pelaku IKM. Bantuan tersebut terdiri atas peralatan perbengkelan untuk 62 IKM, peralatan pangan untuk 27 IKM, dan peralatan kerajinan atau penjahitan untuk 24 IKM.
“Program ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal Gorontalo, “cetusnya
Menurutnya, Lebih dari sekadar angka dan bantuan fisik, program ini menunjukkan bahwa pembangunan akan lebih berhasil ketika terjadi sinergi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah. DPRD menyerap aspirasi masyarakat melalui reses dan berbagai forum dialog, sementara pemerintah menerjemahkannya menjadi program yang dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kolaborasi semacam ini adalah bentuk nyata bagaimana demokrasi bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.
“Saya memandang keberhasilan program IKM ini sebagai contoh bahwa hubungan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi tidak semestinya dipahami sebagai hubungan yang saling berhadapan, melainkan hubungan kemitraan yang saling menguatkan dalam koridor fungsi dan kewenangan masing-masing. Pengawasan yang kami lakukan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, “tutur Ridwan.
Ke depan, penguatan sektor IKM harus terus menjadi prioritas. Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, IKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas kelas menengah, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Karena itu, program-program yang telah terbukti memberi dampak positif harus dijaga keberlanjutannya dan terus ditingkatkan kualitasnya.
“Pada akhirnya, pembangunan daerah bukanlah karya satu orang atau satu lembaga. Ia adalah hasil gotong royong antara rakyat, DPRD, dan pemerintah. Ketika kolaborasi itu terjalin dengan baik, maka yang tumbuh bukan hanya angka-angka ekonomi, tetapi juga harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan itu sendiri, “pungkas Wakil Ketua I DPRD itu.
