GOSULUT.ID – Mengawali tahun 2026, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo merasa sangat penting mengetahui secara jelas berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mitra terkait termasuk dengan instansi vertikal.
Dalam rangka itu, komisi yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan itu menggelar rapat kerja (raker) dengan menghadirkan 3 (tiga) instansi vertikal yakni, Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) II, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo (BP2JK).
Raker tersebut selain mendengar penyampaian program juga sebagai evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya.
“Maksud dan tujuan raker ini untuk mendengar penjelasan terhadap perencanaan pembangunan yang akan di laksanakan di Gorontalo dan melakukan evaluasi dari yang telah dikerjakan di tahun 2025 kemarin,” ujar Ketua Komisi III, Espin Tulie.
Ia menegaskan, bahwa masih banyak pekerjaan yang masih perlu diselesaikan, kemudian penanganan pekerjaan jangka menengah dan panjang termasuk beberapa proyek yang tidak relevan dengan kondisi yang di lapangan.
“Kita masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang belum diselesaikan 100 persen, kemudian berdasarkan temuan kami di lapangan pekerjaan yang telah di tangani jangka pendek dibutuhkan juga penanganan jangka menengah yang perlu koordinasi dan komunikasi kita bersama pemerintah daerah, selanjutnya pekerjaan Daerah Irigasi (DI) yang tidak sesuai peruntukannya bukan untuk daerah persawahan justru perkebunan,” tuturnya.
Espin berharap melalui rapat tersebut bisa menghasilkan solusi-solusi yang konstruktif dalam meningkatkan kinerja, koordinasi dan kolaborasi antara pihaknya bersama mitra terkait.
“Diantaranya juga harapan kami tehadap kualitas dari pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun ini,” sambungnya.
Sementara itu Kepala BPJN Gorontalo, Akmizal menguraikan bahwa capaian kegiatan berdasarkan anggaran yang dikelola sebesar Rp 501 Milir lebih hampir menyentuh angka 100 persen.
“Output kami sebesar 99,99 persen, begitu juga dengan realisasi fisik sampai dengan akhir desember berada pada angka 99,16 persen. Tahun 2026 ini anggaran kami menurun tinggal Rp 188, 3 Miliar hanya berupa pekerjaan reguler yang saat ini sudah masuk dalam proses lelang, insyaallah mungkin Minggu kedua Januari sudah kontrak seperti pekerjaan jembatan di Kabupaten Boalemo,” ujarnya.
Ditempat sama Budi Selaku Kasubag TU BP2JK Gorontalo juga menyampaikan hal serupa dimana realisasi di tahun 2025 mencapai 97,4 persen dari 50 paket proyek yang terkontrak
Dari BWSS II, Haris Djafar selaku Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BWSS II bahwa danau Limboto tidak mendapat alokasi anggaran.
“Untuk penanganan danau Limboto, tahun ini belum mendapat anggaran,” katanya.
Share :
