GOSULUT.ID – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat kerja (raker) dengan mengundang mitra terkait yakni Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) II, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo (BP2JK), Rabu (07/01/2026).
Raker dalam rangka untuk melakukan evaluasi program kegiatan tahun 2025 dan mendengarkan penyampaian perencanaan program kegiatan yang akan dikerjakan tahun 2026 dari tiga instansi vertikal tersebut.
Namun yang sangat disayangkan adalah ketidakhadiran dari Kepala BWSS II yang pada rapat itu mendapat sorotan salah satunya dari Aleg Partai Demokrat Syarifudin Bano.
Mantan aleg DPRD Kabupaten Gorontalo tiga periode itu mengatakan bahwa kepala BWSS terhitung sudah 4 kali tidak menghadiri kegiatan rapat yang digelar komisinya.
“Kami komisi III menyayangkan ketidakhadiran kepala balai sungai, padahal sangat penting yang kita bahas,” ujarnya.
Dikatakan, beberapa isu penting yang butuh penjelasan dan perhatian adalah kondisi daerah saat ini yang banyak terjadi bencana alam, kemudian permintaan-permintaan bronjong
“Termasuk juga pekerjaan dari Daerah Irigasi (DI) yang diantaranya ada yang tidak tepat sasaran, ini butuh penanganan serius,” sambungnya.
Menurutnya, ketidakhadiran kepala balai sungai merupakan wujud dari tidak dihargainya DPRD Propinsi Gorontalo.
“Ini adalah bentuk ketidakhormatan kepada lembaga DPRD,” tegas Syarifudin.
Sementara Haris Djafar selaku Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BWSS II Gorontalo yang mewakili hadir dalam rapat kerja menyampaikan bahwa pada hari ini kepala BWSS sedang menerima kunjungan dari Komisi Keamanan Bendungan (KKB).
“Kalau informasi, beliau lagi ada kunjungan dari komisi keamanan Bendungan KKB di Bendungan Bolango Ulu,” ucapnya.
Share :
