GOSULUT.ID – Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu pembahasan yang paling menarik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II dengan mitra tetkait dalam rangka membahas KUA PPAS APBD tahun 2027 khususnya terkait penetapan Gorontalo Utara sebagai pusat pengembangan rumput laut oleh pemerintah pusat.
“Ada hal yang menarik yang menjadi highlight saya, yakni soal rumput laut. Gorontalo Utara telah diputuskan menjadi pusat pengembangan rumput laut untuk Sulawesi. Ini merupakan tantangan besar bagi daerah,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo, Ridwan Monoarfa, Senin (20/07/2026)
Ia menjelaskan, berdasarkan pemaparan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Gorontalo Utara ditargetkan menyiapkan lahan budidaya rumput laut seluas 1.600 hektare. Program tersebut juga mendapat dukungan dari masyarakat pesisir di wilayah tersebut.
“Ini merupakan penetapan dari kementerian. Gorontalo ditantang menyiapkan lahan hingga 1.600 hektare dan laporan yang kami terima, masyarakat pesisir Gorontalo Utara mendukung penuh program ini. Bahkan dukungan anggarannya juga sudah mulai kami bahas,” katanya.
Menurutnya, pengembangan rumput laut tidak boleh berhenti pada produksi bahan mentah semata. Ia mendorong agar pemerintah mulai membangun industri pengolahan sehingga komoditas tersebut memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap tidak hanya menjual rumput laut dalam bentuk mentah, tetapi harus dihilirisasikan menjadi produk setengah jadi. Dengan begitu akan ada nilai tambah bagi petani dan nelayan,” tegasnya.
Aleg Nasdem ini menilai, pembangunan industri pengolahan rumput laut di Gorontalo juga akan membuka lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
“Artinya kita bangun pabrik pengolahannya di sini, apakah menjadi bubuk atau produk setengah jadi lainnya. Kalau industrinya ada di Gorontalo, tentu akan menciptakan lapangan kerja baru. Ini yang akan kita monitor bersama pada pelaksanaan program tahun 2027,” tambahnya.
Selain program pengembangan rumput laut, Ridwan mengungkapkan pemerintah juga mengusulkan sejumlah program peningkatan kesejahteraan nelayan, seperti pengadaan taksi nelayan, yakni kapal yang dikelola secara bersama dan dapat disewa oleh kelompok nelayan, serta peningkatan infrastruktur perikanan berupa perbaikan cold storage dan pergudangan di Kabupaten Pohuwato.
Menurutnya, DPRD mendukung berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar dan pendapatan nelayan melalui penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
“Kami mendukung program-program yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan, baik melalui penyediaan sarana prasarana penangkapan ikan maupun pengembangan sektor perikanan yang memberi nilai tambah bagi masyarakat,” pungkasnya.
