GOSULUT.ID – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan komitmennya untuk mengurangi, bahkan mengeliminasi, anggaran kegiatan seremonial yang selama ini dibebankan kepada pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Gusnar dalam sidang paripurna ke-106 DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (14/9/2026), dalam rangka Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027.
Ia menyampaikan, efisiensi anggaran menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2027. Karena itu, kegiatan yang bersifat seremonial diharapkan tidak lagi sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah.
“Kemudian anggaran seremonial, ini juga sudah menjadi perhatian kami. Kami berupaya di 2027 kegiatan-kegiatan seremonial itu harus dikurangi, bahkan dieliminasi,” ujarnya.
Dikatakan, jika kegiatan seremonial tetap dilaksanakan, pembiayaannya sedapat mungkin dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta melalui dukungan sponsor.
“Kalaupun toh ada kegiatan, harus dibiayai oleh BUMN atau pihak swasta. Jangan lagi pemerintah yang di depan,” tegasnya.
Gusnar mencontohkan rencana pelaksanaan Gorontalo Half Marathon yang akan diarahkan untuk menggunakan pembiayaan dari pihak swasta melalui sponsorship.
“Salah satu contoh, nanti pelaksanaan Gorontalo Half Marathon. Itu kita mengandalkan full swasta, sponsor,” katanya.
Menurutnya, pola pembiayaan tersebut juga akan diterapkan pada berbagai kegiatan lainnya yang memungkinkan untuk melibatkan pihak swasta. Termasuk pelaksanaan Gorontalo Festival Karawo yang sebelumnya mendapat dukungan anggaran pemerintah. Ia berharap mulai 2027 pembiayaan kegiatan tersebut dapat lebih banyak digeser kepada pihak swasta.
“Termasuk kemarin yang kita laksanakan, Gorontalo Festival Karawo. Untuk tahun 2027, mudah-mudahan sekarang kita bisa geser ke swasta itu,” ungkapnya.
Gusnar juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak selalu menjadi pihak yang berada di garis depan dalam pelaksanaan kegiatan seremonial. Menurutnya, OPD tetap dapat berperan, tetapi lebih sebagai pendukung.
“Jangan lagi untuk usul OPD, OPD, OPD. Kurangi itulah. OPD-nya di belakang-belakang saja. Tapi itu harus kita pikirkan bersama,” katanya
Ia menegaskan, pengurangan belanja seremonial bukan semata-mata untuk menghapus kegiatan, melainkan bagian dari upaya menggeser penggunaan anggaran pemerintah kepada kebutuhan pembangunan lainnya yang lebih prioritas.
“Itu maksud saya. Supaya mari kita, agar supaya ke depan anggaran-anggaran seperti itu bisa kita geser untuk yang lain-lainnya,” tandas Gubernur.
