GOSULUT.ID — Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan peninjauan dan monitoring pembangunan infrastruktur di SMK Negeri 1 Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (11/9/2026).
Salah satu pembangunan yang menjadi perhatian adalah pekerjaan pagar sekolah. Keberadaan pagar dinilai penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di lingkungan sekolah.
Ketua Komisi III, Espin Tulie, mengatakan pembangunan pagar diharapkan dapat mencegah masuknya hewan liar maupun pihak luar yang tidak berkepentingan ke lingkungan sekolah. Pagar juga berperan dalam memastikan siswa tetap berada di lingkungan sekolah selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga guru dapat melakukan pengawasan dengan lebih mudah.
“Tujuan utamanya untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta ketertiban di lingkungan sekolah. Dengan adanya pagar, anak-anak tetap berada di lingkungan sekolah selama proses belajar sehingga guru lebih mudah melakukan pengawasan,” ujarnya.
Ia menyampaikan, dari hasil monitoring, komisinya masih menemukan sejumlah kebutuhan infrastruktur yang perlu mendapat dukungan lanjutan. Pembangunan pagar di sekolah itu belum sepenuhnya tuntas. Masih terdapat beberapa meter bagian pagar yang belum tersambung, termasuk pagar bagian depan sekolah yang perlu dilanjutkan.
Kondisi tersebut dinilai masih memungkinkan siswa keluar dari lingkungan sekolah, terutama ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung.
“Masih ada celah beberapa meter yang perlu dilanjutkan. Pagar bagian depan juga masih perlu diselesaikan karena anak sekolah masih bisa mengakses keluar, terutama saat jam mata pelajaran berlangsung. Ini juga disampaikan pihak sekolah dan tentu akan menjadi perhatian kami,” jelasnya.
Komisi III juga menerima sejumlah aspirasi dari pihak sekolah, termasuk terkait persoalan aset yang dinilai dapat memengaruhi pengembangan sarana dan prasarana sekolah ke depan.
SMK Negeri 1 Bulango Selatan sendiri mulai dibangun pada 2014 dan membuka penerimaan siswa baru pada 2015. Saat ini sekolah tersebut memiliki sekitar 258 siswa yang tersebar dari kelas X hingga kelas XII. Sekolah juga memiliki branding pendidikan dengan program unggulan di bidang kesehatan.
Persoalan lainnya adalah yang menjadi perhatian serius adalah semakin berkurangnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kejuruan.
Hal itu terlihat dari jumlah rombongan belajar (rombel) siswa baru pada tahun ajaran 2026 yang hanya terisi satu rombel. Padahal, sekitar dua tahun sebelumnya sekolah tersebut masih mampu mendapatkan tiga rombel siswa baru.
“Ini harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya dinas yang membidangi. Perlu ada riset atau kajian yang komprehensif untuk mengetahui apa yang menyebabkan semakin berkurangnya minat siswa masuk ke sekolah kejuruan,” katanya.
Menurutnya persoalan inibtidak cukup hanya dilihat dari sisi sekolah, tetapi perlu dikaji secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan masyarakat, pilihan pendidikan siswa, hingga relevansi program keahlian SMK dengan kebutuhan dunia kerja.
Ia menegaskan, berbagai temuan dalam kunjungan tersebut akan menjadi bahan pembahasan Komisi III untuk diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Banyak hal yang kami temukan dalam diskusi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Ini akan kami teruskan dan komunikasikan dengan Komisi serta OPD terkait, sehingga persoalan yang ada bisa mendapat perhatian dan solusi,” pungkasnya.
