GOSULUT.ID – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Zulfikar Usira menegaskan penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan pada satu instansi. Diperlukan kerja sama lintas sektor agar program bantuan dan pemberdayaan berjalan efektif.
Hal itu disampaikan Zulfikar saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion yang digelar LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo di Agrindo Coffee Station, Limboto, Kamis (10/9/2026) kemarin.
FGD dengan tema “Co-Creation Pelayanan Publik dalam Implementasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Transformasi Tata Kelola Inklusif Menuju SDGs 2030” itu dihadiri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Afriyani Katili, Ketua Baznas Kabupaten Gorontalo, serta perwakilan stakeholder terkait.
Zulfikar Usira menilai kemiskinan adalah tanggung jawab bersama sehingga penanganannya harus dilakukan secara kolektif.
“Mengentaskan kemiskinan tidak bisa hanya diserahkan ke satu dinas. Harus kita keroyok bersama. Termasuk menggandeng Baznas yang punya banyak program untuk mustahik. Kita juga perlu dorong masyarakat untuk meningkatkan zakat,” kata Zulfikar.
Menurutnya, sinergi antara OPD, Baznas, dan masyarakat menjadi kunci agar bantuan benar-benar sampai ke yang membutuhkan.
Dalam kesempatan itu, Zulfikar juga menyoroti penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah.
Ia menemukan masih ada ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil di lapangan. Ada warga yang secara ekonomi layak dibantu namun tidak masuk kriteria karena berada di desil 5 ke atas.
Sebaliknya, ada warga yang masuk desil 1-4 tapi kondisi kehidupannya sudah membaik.
“Hasil diskusinya, masih ada masyarakat yang harusnya dapat bantuan tapi tidak bisa karena desilnya di atas. Ada juga yang desilnya rendah tapi kondisi kehidupannya sudah membaik,” ungkapnya.
Untuk menindaklanjuti persoalan data tersebut, DPRD bersama Pemkab Gorontalo berencana berkonsultasi langsung ke Sekretariat DTSEN di Bappenas.
“Kita akan ke sekretariat DTSEN di Bappenas untuk membahas ini. Tapi sebelumnya semua OPD harus kumpulkan data dan temuan di lapangan dulu. Biar konsultasinya menghasilkan solusi konkret,” tegas Zulfikar.
Ia berharap dengan validasi dan pembaruan data yang lebih baik, kebijakan penanggulangan kemiskinan ke depan bisa lebih tepat sasaran. Sehingga tidak ada lagi warga yang kehilangan haknya hanya karena kendala administrasi.
