Scroll ke bawah untuk membaca
KontrolViral

“Sukarela Tapi Terasa Wajib”, Wali Murid Keluhkan Sumbangan Rp400 Ribu di MTsN 1 Gorontalo

1087
×

“Sukarela Tapi Terasa Wajib”, Wali Murid Keluhkan Sumbangan Rp400 Ribu di MTsN 1 Gorontalo

Sebarkan artikel ini

GOSULUT.ID – MTs Negeri 1 Gorontalo diduga melakukan pungutan kepada seluruh siswa. Besaran pungutan dengan dalih sumbangan pembangunan itu mencapai Rp 400 ribu per siswa.

Hal ini dikeluhkan salah salah satu orang tua siswa yang enggan disebut namanya kepada awak media ini.

Scroll untuk lanjut membaca
Advertisement

“Padahal setiap bulan kami memberikan infak sebesar Rp 85 ribu, Alasannya untuk sumbangan pembangunan dan mulai dipungut awal tahun sampai dengan sekarang melalui wali kelas, sukarela tapi kesannya harus memberi, ” ujarnya, Senin (08/06/2026).

Menurutnya pungutan tersebut sangat tidak pantas di sekolah negeri yang notabene mendapat kucuran anggaran dari pemerintah, belum lagi dengan kondisi setiap orang tua siswa pasti berbeda dari segi ekonomi.

“Kan sekolah ini dibawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), pasti mendapat dana BOS, berbeda dengan swasta tentu saja pungutan atau namanya sumbangan wajar mereka terapkan. Kasihan, bagaimana dengan orang tua yang ekonominya lemah tentu terasa berat, Hingga saat ini belum semua memberikan. Saya khawatir Kemenag tidak tahu menahu dengan hal ini,” imbuhnya kembali.

Ia berharap pihak madrasah dan komite sekolah dapat meninjau kembali kebijakan tersebut agar tidak menambah beban wali murid.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala MTs Negeri 1 Kota Gorontalo melalui Kaur TU Ismy Salilama membantah jika hal itu disebut sebagai pungutan . Ia menegaskan tidak ada pungutan dari pihak madrasah.

“Intinya kami dari pihak madrasah menyampaikan bahwa tidak ada pungutan dari sekolah. Yang ada itu kesepakatan melalui Komite bersama wali murid dalam rapat,” jelas Ismy saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, dana yang disepakati digunakan untuk pembangunan aula madrasah yang selama ini belum memadai.

Bagi siswa kurang mampu, Ismi menyebut komite sudah memberikan kebijakan keringanan atau pembebasan.

“Untuk siswa yang benar-benar tidak mampu, itu sudah dibicarakan di komite. Ada keringanan, bahkan bisa dibebaskan. Kami tidak memaksa. Semua kembali ke kesepakatan awal,” tandasnya.

Share :  
error: Content is protected !!