GOSULUT.ID – Ketua Karang Taruna Kabupaten Gorontalo (Kabgor) Sofyan Ishak menyoroti dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhadap agenda nasional yang akan dilaksanakan di Kabgor pada awal November 2025 mendatang.
Menurut Sofyan, dukungan Pemprov Gorontalo tidak menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan kegiatan Peran Saka Nasional 2025.
Seharusnya, kata dia, sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional, Pemprov semestinya menunjukkan komitmen dan rasa tanggung jawab penuh.
Namun kenyataannya, kondisi di lapangan justru menggambarkan ketidakseriusan pemerintah dalam memastikan kesiapan infrastruktur.
“Harusnya Pemprov bangga bisa jadi tuan rumah pada kegiatan tingkat Nasional ini. Namun kenyataan dilapangan berbeda seperti apa yang ditemukan oleh komisi III Deprov pada proyek pekerjaan MCK oleh Pemprov terkesan asal-asalan dan amburadul,” tegas Sofyan Ishak, Rabu (08/10/2025).
Lebih lanjut, Ketua Karang Taruna Kabupaten Gorontalo itu menyebut bahwa kerja Pemprov terkesan asal-asalan dan menunjukkan lemahnya manajemen serta pengawasan terhadap proyek vital yang mendukung suksesnya kegiatan nasional itu.
Padahal, Peran Saka merupakan ajang strategis yang bisa mengangkat citra Gorontalo di mata nasional.
“Maka dari itu saya meminta agar Gubernur Gorontalo segera melakukan evaluasi terhadap pekerjaan tersebut,” tutupnya.
Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Jusuf juga mengungkapkan kekhawatiran serupa.
Ia pun meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo segera turun ke lapangan untuk memastikan proyek diselesaikan tepat waktu.
“Segera dinas teknis turun langsung untuk melihat pekerjaan, karena waktu yang hanya tersisa kurang lebih 20 hari ini, pekerjaan masih banyak yang belum diselesaikan,” pinta Anas.
Menurut Anas, proyek pembangunan sarana dan prasarana bumi perkemahan tidak seharusnya menemui hambatan besar. Keterlambatan yang terjadi saat ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan kurangnya keseriusan dari pihak Pemprov dalam memastikan kesiapan lokasi acara.
Kondisi ini menjadi sorotan publik dan menegaskan bahwa Pemprov Gorontalo harus segera mengambil langkah nyata, bukan hanya hadir secara seremonial. Sebagai penyelenggara utama, Pemprov memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan Peran Saka Nasional 2025 berjalan sukses di Kabupaten Gorontalo.
