GOSULUT.ID – Tidak menunggu waktu lama untuk menindaklanjuti program dan kegiatan yang telah direncanakan, setelah beberapa hari mengumpulkan sejumlah OPD selaku mitra kerja pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka membahas KUA-PPAS APBD Tahun 2027, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo segera melaksanakan kunjungan kerja ke Kementrian Transmigrasi.
Kunjungan tersebut bukan tanpa alasan tapi sebagai tindaklanjut atas kunjungan Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara ke Gorontalo menghadiri PENAS XVII baru-baru ini, yang saat itu Ketua BAPPILU DPP Partai Demokrat tersebut juga mengunjungi sejumlah kawasan transmigrasi di Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Gorontalo Utara.
Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan begitu saja oleh Komisi yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan dengan membawa amunisi yang telah dipersiapkan seperti sejumlah proposal revitalisasi Infrastruktur.
Ketua Komisi III, Espin Tulie menyampaikan kunjungan ke kementerian didampingi juga Ketua DPRD Thomas Mopili dan Ridwan Monoarfa selalu Wakil Ketua I dan diterima oleh Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, beserta jajaran.
“Dan kami dari DPRD telah menyerahkan proposal revitalisasi infrastruktur yang meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, hingga fasilitas pendidikan di kawasan transmigrasi, infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan transmigrasi seperti di Desa Puncak dan Ayumolingo di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, Desa Atinggola Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo utara, juga Kabupaten Boalemo di Wonosari, Saripi, dan Paguyaman Pantai, “tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan, Kementerian Transmigrasi membuka peluang dukungan terhadap revitalisasi sarana pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA, termasuk program revitalisasi rumah bagi masyarakat transmigrasi yang membutuhkan.
“Kami berharap hasil konsultasi ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat transmigrasi benar-benar merasakan manfaat pembangunan yang lebih merata,” ungkap Espin.
Sementara itu Ketua DPRD Thomas Mopili, menegaskan pentingnya pemerintah daerah secara aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mengawal program dan anggaran pembangunan.
Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan kementerian menjadi salah satu kunci agar usulan daerah mendapat perhatian dan prioritas dalam pengalokasian anggaran.
“Kita tidak bisa hanya menunggu di daerah. Daerah harus proaktif datang ke kementerian untuk mengawal setiap usulan. Alhamdulillah, proposal yang kita sampaikan mendapat respons yang sangat baik dari Wakil Menteri Transmigrasi,” katanya
