GOSULUT.ID – Hari kedua pelaksanaan reses DPRD Provinsi Gorontalo masa persidangan kedua tahun 2022-2023, Legislator asal Partai Golkar, Fikram Salilama melakukan tatap muka serta dialog bersama masyarakat Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Selasa (07/02/2023).
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Walikota Gorontalo, Ryan F. Kono, Ketua KPID Safrin Saifi, staf dari Dinas Sosial Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian Perdagangan Provinsi Gorontalo.
Fikram menyampaikan, reses merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab anggota DPRD untuk menjaring berbagai aspirasi, masukan serta keluhan dari masyarakat yang kemudian dihimpun menjadi pokok pikiran (Pokir) DPRD.
“Jadi kegiatan saya ini harus dimanfaatkan oleh bapak dan ibu sekalian untuk mengungkapkan berbagai keinginan kebutuhan guna dikawal dan diperjuangkan di DPRD melalui tugas di komisi maupun badan anggaran,” jelasnya.
Ketua Fraksi Golkar ini juga menyampaikan berbagai program kegiatan dan bantuan pemerintah yang mungkin selama ini belum semua masyarakat mengetahui.
“Banyak program- program bantuan dari provinsi Gorontalo yang mungkin sebelum sepenuhnya diketahui, seperti bantuan usaha untuk pelaku UMKM yang besarannya Rp 2,5 juta, saya lihat disini ada yang punya warung dan berjualan kue-kue, program ini sangat membantu usaha bapak dan ibu, tolong manfaatkan ini bantuan ini dengan memasukkan proposal permohonan bisa langsung diantar ke rumah saya di Pabean, insyaallah ini saya kawal pada perubahan anggaran di bulan Juli karena untuk yang dari APBD induk sudah penuh,” jelas Fikram.
Lanjut dia, selain itu ada program bantuan beasiswa untuk S1, S2 dan S3, dimana tahun kemarin ada sekitar 200 pemohon yang berhasil diperjuangkan dan tahun ini akan dicairkan. Ada juga bantuan ternak, penerima program ini nantinya akan menerima 250 ekor ayam beserta pakan. Kemudian bantuan mahyani kepada masyarakat miskin. Namun kata Fikram, ini hanya diperuntukan bagi wilayah yang ditetapkan dengan SK kumuh oleh pemerintah daerah.
“Ditahun kemarin kota Gorontalo ada dua kelurahan, yakni donggala dan leato. Tapi insyaallah bisa saya perjuangkan asal memiliki lahan yang berada di dua kelurahan tadi,” imbuhnya.
Ia juga menjelaskan bahwa aspirasi yang disampaikan tidak semua menjadi kewajiban provinsi untuk memperhatikannya namun ada yang merupakan kewenangan pemerintah kota gorontalo.
“Seperti aspirasi masyarakat yang berharap pembangunan jembatan dan alat penyedot lumpur, itu adalah tanggung jawab pemerintah kota, kebetulan hadir pak wakil walikota pasti akan menjadi atensinya, saya juga akan mengkomunikasikan hal ini agar menjadi perhatian pemerintah kota,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Ketua KONI Provinsi Gorontalo juga turut menyerahkan bantuan Set Top Box (STB) beserta antena kepada sejumlah warga yang hadir.
