GOSULUT.ID – Pembahasan tuntutan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UBM dan kelompok Cipayung terkait berbagai permasalahan di Universitas Bina Mandiri (UBM) Gorontalo akhirnya mencapai titik terang. Meskipun belum menghasilkan kesimpulan mutlak, beberapa isu berhasil diselesaikan secara parsial melalui pendekatan bertahap.
Sekretaris Komisi IV DPRD Gorontalo, Ghalib Lahidjun, menyatakan bahwa pihaknya berusaha mencari jalan tengah dalam merespons tuntutan mahasiswa. “Menyatukan dua keinginan ini memang tidak mudah, sehingga kami mencari solusi yang bisa diterima semua pihak,” ujarnya usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (24/03/2025).
Salah satu isu utama yang dibahas adalah dugaan pungutan liar (pungli) dan pelecehan seksual di UBM. Saat ini, kasus tersebut tengah diproses dalam sidang etik internal kampus. Untuk memastikan transparansi, Komisi IV bersama LLDIKTI serta para pelapor akan membentuk tim pemantau jalannya persidangan etik tersebut.
Selain itu, perdebatan mengenai kebijakan Drop Out (DO) dan skorsing mahasiswa juga menjadi perhatian serius. Lahidjun menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan pendekatan persuasif guna menemukan solusi terbaik.
“kami juga sepakat untuk mengadakan pertemuan ‘setengah kamar’ yang rencananya masih dalam tahap penjadwalan ulang dan akan segera disepakati oleh pihak terkait,” pungkasnya mantan Ketua KNPI Provinsi Gorontalo itu.
