GOSULUT.ID – Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mengakhiri kunjungan kerja atau road shownya ke seluruh KPU di Provinsi Gorontalo di Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat (11/08/2023), terkait tahapan penyelenggaraan pelaksana pemilu tahun 2024.
Paling mengemuka dari setiap pertemuan dengan seluruh jajaran komisioner KPU adalah pembiayaan pelaksanaan pemilukada yang menurun jauh dari harapan setelah dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta belum ada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan KPU setempat, bahkan di Gorontalo Utara sendiri dari Rp 23,7 Miliar yang diajukan, hingga saat ini belum mendapat tanggapan dari pemerintah daerah.
“Bahkan disini dari APBD induk baru disiapkan Rp 200 juta sementara tahun 2023 ini sudah harus dicairkan 40 persen, sehingga yang harus dianggarkan pada perubahan nanti nilainya kurang lebih Rp 9 Miliar. Sementara Pemilukada tahapannya sudah mulai Januari sehingga sudah memerlukan konsekuensi pembiayaan, namun bila tidak dianggarkan sama sekali dikhawatirkan akan mengganggu tahapan yang ada,” ungkap Ketua Komisi 1, AW Thalib.
Dikatakan, pelaksanaan Pemilukada tidak bisa digeser atau ditunda hanya karena disebabkan persoalan anggaran namun bagaimana keuangannya diatur dan dimenej dengan baik.
“Ini harus diseriusi oleh Pemda dan tentunya KPU perlu bisa memberikan penjelasan yang diperlukan dari tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilukada akan datang,” pinta dia.
Ia menegaskan, komisinya akan mengambil peran terkait masalah anggaran pemilukada yang dihadapi KPU kabupaten kota dengan menyampaikan hal tersebut kepada Penjabat Gubernur Gorontalo.
“Soal hibah dana pilkada ini akan jadi materi pertemuan kami dengan Penjagub, karena beliau harus campur tangan karena merupakan wakil pemerintah pusat yang berada di daerah, supaya ada hal-hal yang jadi solusi terhadap problem yang dihadapi masing-masing daerah,” jelasnya.
Menurut salah satu anggota Komisi 1, Adhan Dambea, minimnya anggaran untuk pemilukada adalah bukti manajemen keuangan Pemda yang amburadul.
“Saya tidak mengerti dengan manajemen keuangan Pemda sekarang ini, aneh dan pengelolaannya kacau,” ucapnya.
Kondisi ini baginya bukti kegagalan dari kepala daerah sebab tidak mempersiapkan alokasi anggaran untuk pemilukada dengan baik dan matang.
“Pemilukada ini bertujuan untuk menentukan pemimpin masa depan dari satu daerah, tapi kalau begini keadaannya menandakan kepala daerah tidak mampu dan sebaiknya lempar handuk saja. Temuan kami selama ini akan disampaikan ke Penjagub agar turun tangan menyikapi kondisi daerah-daerah,” pungkasnya.
