GOSULUT.ID – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo tidak saja melakukan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan mitra terkait serta menanyakan pekerjaan-pekerjaan yang masih dilanjutkan tapi juga menguak dan membedah semua program yang manfaatnya benar-benar rill di rasakan oleh masyarakat.
Upaya tersebut seperti yang dilakukan saat melaksanakan Rapat Kerja (raker) dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan (BPBPK) Gorontalo, Senin (12/01/2026).
“Kami menggali informasi dan program kegiatan apa saja yang ada di balai mereka dan ternyata seperti Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) disitu ada sanitasi, pengerjaan PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) misalnya kawasan untuk paving blok, drainase dan penataan kawasan,” ujar Espin Tulie selaku Ketua Komisi III.
Lebih lanjut dikatakan untuk mendapatkan program yang sesuai kebutuhan masyarakat serta daerah bisa diupayakan dan diusulkan melalui dua cara.
“Jadi pengusulan untuk kegiatan di BPBPK ini, caranya bisa lewat aspirasi dan usulan pemerintah daerah,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi III, Anas Jusufpun setelah menanyakan program dan mendapatkan penjelasan secara mendetail juga menyampaikan respon yang sama.
“Pertama yang ada di balai ini sangat bersentuhan dengan apa yang dibutuhkan, kami harap bisa diberikan informasi yang mendetail kira-kira langkah yang akan kami lakukan seperti persyaratannya yang akan dimasukkan,” kata aleg PAN itu.
Senada dengan rekannya, I Wayan Sudiarta mengungkapkan hal yang serupa. Aleg dari Partai Golkar itu salah satunya memberikan perhatian terhadap program PISEW.
“Kami semua berharap informasi dengan sistem pengajuan seperti pada PISEW, yang pada tahun 2025 Gorontalo mendapat 10 titik tapi dj tahun 2026 hanya nol,” katanya.
Begitu juga yang disampaikan anggota lainnya Syamsir Djafar Kyai. Aleg Gerindra ini berharap ada sinergitas yang terbangun antara komisi III dengan BPBPK.
“Kami harap bisa ada pembangunan yang berbasis dapil, maka perlu ada sinergitas olehnya bisa didistribusikan kepada kami kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan,” imbuhnya.
Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan itu, Espin Tulie menyampaikan akan memanfaatkan kegiatan reses yang rencananya akan dilaksanakan bulan februari dan dibukanya SIPPa (sistem informasi Pemrograman dan Penganggaran) yaitu aplikasi yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR
“Kebetulan februari kita akan laksanakan reses dan ternyata aplikasi SIPPa itu disampaikan akan dibuka akhir bulan februari atau awal Maret, jadi saat kita laksanakan kunjungan ke pemerintah daerah kita akan undang mereka (BPBPK) supaya program kegiatan ini tersampaikan ke Pemda yang nantinya menjadi pengusul. Artinya proposal melalui bupati-walikota ini akan sangat relevan dengan reses, dan kami juga bisa menyampaikan usulan atau aspirasi, contohnya di daerah saya, Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru ada pembangunan talud,” tandas Srikandi PDI-P ini.
