GOSULUT.ID – Persoalan pembebasan lahan seluas 7,2 Hektar di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat yang hingga saat ini tidak pernah tuntas akan ditindaklanjuti dengan akan melakukan pertemuan dengan PJ Gubernur Gorontalo.
Hal ini terungkap pada Rapat Kerja (raker) Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo bersama OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi gorontalo dan Hamim Modjo selaku pemilik lahan yang di dampingi kuasa hukum, Senin (16/12/2024).
“Ini perlu ada pertemuan dengan Sekda dan Pj Gubernur, untuk itu insyaallah akan kita agendakan segera, ” Ujar Ketua Komisi 1, Fadli Poha saat memimpin raker.
Sebelumnya juga anggota Komisi lainnya, Fikram Salilama mengatakan bahwa persoalan sudah terlalu lama berlarut-larut sehingga tidak ada kepastian bagi pemilik lahan. Sejak periode keanggotaan DPRD 2019-2024 selalu dilakukan rapat dan pertemuan tapi tidak pernah ada solusi.
“Dari periode lalu sampai sekarang mungkin sudah 10 kali kita rapat, isinya sama seperti hari ini hanya menceritakan kronologis-kronologis dari persoalan ini, kasihan warga dari pemilik lahan ini di gantung terus oleh pemerintah. Olehnya saya minta kita langsung lakukan pertemuan dengan Sekda atau PJ Gubernur, kita (Komisi 1) perlu menghadap ke pimpinan DPRD agar diagendakan pertemuan itu supaya ada solusi, ” Ungkap Aleg Golkar itu.
Hal senada juga dikatakanFemy Udoki, menurut srikandi PAN itu persoalan ini akibat dari keteledoran pemerintah.
“Bayangkan sejak tahun 2011, sekarang tahun 2024 sudah mau berakhir, dari periode ke periode DPRD, dari Gubernur ke Gubernur dan PJ Gubernur tetap saja tidak tuntas. Saya sependapat agar masalah ini perlu diagendakan pertemuan dengan Pj Gubernur, ” Cetusnya.
Solusi yang ditawarkan Komisi 1 disambut baik Zulkarnain Daipaha yang mewakili pemilik lahan
“Saya selaku PH (penasehat hukum) dari keluarga pemilik lahan menerima sebagaimana apa yang disampaikan oleh pak Fikram, ” Ucapnya.
