GOSULUT.ID – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltara.
Penetapan tersangka dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (22/09/2026), sehari setelah Sirajudin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Senin (21/09).
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti.
“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, SJL selaku Bupati Bolaang Mongondow Utara,” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Ia menjelaskan, kasus ini bermula dari aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga berujung OTT di tiga wilayah.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang tunai sebesar Rp 200 juta sebagai barang bukti. Rinciannya, Rp 130 juta ditemukan di kamar hotel tempat Sirajudin menginap di Jakarta, Rp 50 juta di dalam koper di rumah pribadi Bupati, dan Rp 20 juta di rumah Kepala Dinas PUPR Bolmut.
Atas perbuatannya, Sirajudin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.
KPK selanjutnya menahan Sirajudin selama 20 hari pertama terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
