GOSULUT.ID – Upaya memperkuat tata kelola dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo terus didorong melalui inovasi digital. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan seminar aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang digagas Akristianto Ahmad,SH, MH, M.Si, Rabu (11/11/2026), di BKPSDM Provinsi Gorontalo.
Pada seminar itu Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan- undangan di Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo itu memaparkan aksi perubahan bertajuk “Model Tata Kelola Dokumentasi Hukum Terintegrasi melalui Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH-PERSADA) pada Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.”
Dalam seminar tersebut, Akristianto Ahmad bertindak sebagai peserta sekaligus pemapar aksi perubahan, dengan Dr. Yolanda O. Mokoagow, S.Sos, M.Si sebagai coach, Dr. Drs. H. Riwan Laraga, M.Si sebagai penguji, serta H. Riffli M. Katili, AP, S.Sos, M.Ec.Dev sebagai mentor.
Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, H. Riffli M. Katili, selaku mentor, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inovasi JDIH-PERSADA yang dinilai memiliki nilai strategis dalam memperkuat kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, pengembangan JDIH merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), yang mendorong setiap instansi untuk membangun sistem dokumentasi hukum yang tertib, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi.
Ia menjelaskan, dokumentasi dan informasi hukum memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, serta pengawasan.
Melalui inovasi JDIH-PERSADA, pengelolaan dokumen hukum yang sebelumnya dilakukan secara manual diharapkan dapat bertransformasi menjadi sistem digital yang lebih terstruktur, mudah ditelusuri, dan dapat diakses secara cepat sesuai kewenangan.
Berbagai dokumen penting, seperti peraturan daerah, risalah rapat, serta berita acara persidangan, dapat dikelola secara lebih sistematis sehingga meminimalisasi risiko dokumen tercecer, duplikasi penyimpanan, maupun keterlambatan dalam pencarian informasi.
Riffli Katili juga menegaskan bahwa JDIH-PERSADA memiliki keterkaitan erat dengan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), terutama dalam mendukung penyediaan informasi yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan terhadap penguatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta penyempurnaan mekanisme pengelolaan dokumentasi hukum agar inovasi tersebut dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.
Sementara itu, berdasarkan executive summary mentor, implementasi aksi perubahan JDIH-PERSADA telah menunjukkan capaian positif, dengan seluruh milestone jangka pendek berhasil direalisasikan.
Salah satu manfaat yang menonjol adalah peningkatan efisiensi pencarian dokumen, dari sebelumnya membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga hari, menjadi kurang dari sepuluh menit melalui sistem digital yang dikembangkan.
Capaian tersebut menjadi bukti bahwa inovasi JDIH-PERSADA tidak hanya memberikan perubahan pada aspek administrasi, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan informasi hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam kesempatan yang sama, penguji Dr. Drs. H. Riwan Laraga, M.Si menyampaikan bahwa aksi perubahan yang dipresentasikan dinilai layak untuk dilanjutkan.
Penilaian tersebut menjadi dorongan bagi pengembangan JDIH-PERSADA ke tahap berikutnya, sekaligus memperkuat komitmen untuk menjadikan inovasi ini sebagai bagian dari sistem kerja permanen di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.
Melalui aksi perubahan ini, diharapkan JDIH-PERSADA dapat menjadi fondasi transformasi digital dokumentasi hukum, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta mendukung terwujudnya pelayanan informasi hukum yang modern, efektif, transparan, dan berkelanjutan.
