GOSULUT.ID – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Kiai Modjo pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), menjadi momentum untuk menelusuri kembali kontribusi tokoh-tokoh perjuangan yang memiliki hubungan sejarah dengan komunitas Jawa Tondano di Sulawesi Utara.
Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulkifly Nangili mendorong pemerintah daerah bersama akademisi, sejarawan dan keluarga pejuang untuk mempersiapkan pengusulan Raden Mas Kusno Danupoyo sebagai Pahlawan Nasional.
Kusno merupakan salah satu tokoh penting peristiwa 23 Januari 1942 di Gorontalo. Ia dikenal sebagai wakil ketua Komite Dua Belas yang dipimpin Nani Wartabone, tokoh yang telah memperoleh gelar Pahlawan Nasional pada 2003.
Menurut Zulkifly, perhatian terhadap Kusno perlu diperluas karena pengabdiannya tidak berhenti pada peristiwa kemerdekaan Gorontalo. Kusno juga terlibat dalam perjuangan mempertahankan Republik Indonesia, menjalankan sejumlah tugas pemerintahan di Sulawesi, dan kemudian dipercaya menjadi Gubernur pertama Lampung.
“Perjuangan Kusno Danupoyo tidak berhenti pada 23 Januari 1942. Ia terlibat dalam pendidikan kebangsaan, mengorganisasi perlawanan terhadap kolonialisme, mempertahankan Republik, hingga membangun pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Seluruh pengabdian itu perlu diteliti dan dihimpun sebagai dasar pengusulan Pahlawan Nasional,” kata Zulkifly dalam rancangan pernyataannya.
Kusno mempunyai hubungan genealogis dengan komunitas Jawa Tondano melalui garis keluarga Pangeran Ronggo Danupoyo, bangsawan Surakarta yang diasingkan pemerintah kolonial Belanda ke Tondano pada 1848.
Adapun Kiai Modjo, ulama dan tokoh Perang Jawa yang berjuang bersama Pangeran Diponegoro, merupakan salah satu figur utama dalam sejarah terbentuknya komunitas Jawa Tondano. Hubungan keluarga Kusno dengan komunitas tersebut menjadi bagian penting dalam penelitian sejarah mengenai persebaran keturunan para pejuang yang diasingkan ke Minahasa.
Jejak pengabdian Kusno di Gorontalo telah tercatat sejak ia memimpin jaringan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) di Gorontalo melalui gerakan Indonesia Berparlemen.
Pada 15–16 Januari 1942, rumah Kusno di Ipilo menjadi lokasi pertemuan rahasia para tokoh pergerakan yang kemudian membentuk Komite Dua Belas. Gerakan tersebut berpuncak pada pengambilalihan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda pada 23 Januari 1942.
Setelah peristiwa itu, Nani Wartabone dan Kusno mengambil bagian dalam pembentukan Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo. Kusno menjalankan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sipil.
Keterlibatan tersebut membawa konsekuensi hukum. Surat kabar kolonial Het Dagblad pada September 1946 memberitakan vonis pengadilan militer di Manado terhadap para tokoh gerakan 23 Januari 1942. Nani Wartabone dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, sedangkan Kusno tujuh tahun.
Pada masa Revolusi Indonesia, Kusno juga tercatat terlibat dalam jaringan perjuangan Republik di Sulawesi bersama Gubernur G.S.S.J. Ratulangi dan sejumlah tokoh nasionalis lainnya.
Sesudah kemerdekaan, Kusno diangkat menjadi Koordinator Pemerintahan Wilayah Utara Sulawesi pada 1951. Ia kemudian terlibat dalam program rekonstruksi nasional bagi bekas pejuang dan mendukung proses pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah.
Pada 1964, Kusno dipercaya menjadi Gubernur pertama Lampung. Ia juga menjadi pejabat Ketua Presidium Universitas Lampung ketika perguruan tinggi negeri tersebut resmi berdiri pada 1965.
Zulkifly menilai perjalanan itu menunjukkan pentingnya penelusuran biografi Kusno secara lintas daerah, terutama dengan melibatkan Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Lampung.
“Pengakuan terhadap Nani Wartabone tidak terpisah dari sejarah perjuangan kolektif 23 Januari 1942. Karena itu, penelusuran sejarah terhadap Kusno juga merupakan bagian dari upaya melengkapi pemahaman kita mengenai sejarah perjuangan Gorontalo dan kontribusinya bagi Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo sebelumnya telah mengajukan sejumlah tokoh untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Pada 2026, pemerintah daerah menyerahkan dokumen pengusulan Aloei Saboe dan H.B. Jassin kepada pemerintah pusat.
Namun, nama Kusno belum terlihat dalam pengumuman pengusulan tersebut. Belum diketahui apakah ia pernah masuk proses pengkajian atau pengajuan melalui jalur lainnya.
Zulkifly berharap momentum Hari Pahlawan dapat menjadi awal kerja sama untuk menghimpun dokumen sejarah, meneliti perjalanan Kusno secara menyeluruh, dan mempersiapkan pengusulannya sesuai mekanisme yang berlaku.
“Penghormatan kepada pejuang bukan hanya melalui peringatan dan pengabadian nama. Kita juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan sejarah pengabdian mereka diteliti dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” katanya.
