GOSULUT.ID – Para penggiat Anti Korupsi Gorontalo meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh proyek Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Provinsi Gorontalo.
“Kami meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyahuti berbagai proyek BWS Sulawesi II Gorontalo yang terkesan amburadul,” ucap mereka kepada Gosulut.id, Senin (26/01/2026).
Proyek JIAT ini tersebar dalam 10 paket pekerjaan di sejumlah daerah, diantaranya Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara dan Bone Bolango dengan total nilai anggaran mencapai Rp13.091.814.000. Proyek tersebut mulai dikerjakan sejak Juni 2025 oleh PT Bumi Artha Rekaperdana.
Temuan bermasalah pada proyek tersebut terungkap dalam peninjauan Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo pada Kamis (13/01), berlokasi di Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo
Komisi III juga menerima aduan terkait pekerjaan proyek yang telah melewati batas waktu pelaksanaan, namun belum juga rampung, salah satunya proyek yang berada di wilayah Tangkobu.
Peninjauan yang dilakukan merupakan bentuk pengawasan terhadap proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dinilai sangat penting bagi masyarakat Provinsi Gorontalo.
Menariknya dalam pemberitaan Gosulut.id sebelumnya, sebagaimana pernyataan Ketua Komisi III, Espin Tuli mengungkapkan, pihak BWS tak memberikan informasi lokasi lokasi proyek yang akan ditinjau oleh Komisi III.
Sehingga terkesan kurang direspons dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek APBN tersebut.
“Kami hanya meminta informasi lokasi, tidak harus didampingi. Sebagai mitra kerja, seharusnya kita saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing,” ungkap Espin.
“Kami akan terus mengawasi sampai seluruh pekerjaan selesai. Program ini sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga kualitas dan ketepatan waktu harus benar-benar diperhatikan,” sambungnya.
PPK Proyek JIAT Gorontalo, Romi Manoppo saat hendak ditemui di Kantor BWS Sulawesi II Gorontalo, melalui Humas, enggan memberi klarifikasi.
