GOSULUT.ID – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili menyampaikan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tanggung jawab besar dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Hal ini diungkapkan politisi Golkar itu dihadapan 100 mahasiswa Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang melakukan kunjungan kuliah lapangan di gedung wakil rakyat tersebut, Jumat (13/11/2026).
Dikatakan, meskipun anggota DPRD berasal dari latar belakang partai politik dan daerah pemilihan yang berbeda, seluruh anggota memiliki tujuan yang sama.
“yakni memperjuangkan kepentingan rakyat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Thomas menyampaikan bahwa dinamika perbedaan pendapat dalam pembahasan kebijakan maupun pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses demokrasi.
“Di DPRD, perbedaan pandangan antarfaksi maupun antaranggota menjadi hal yang wajar, terutama dalam memperjuangkan program dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Walaupun kita berasal dari partai politik yang berbeda, ketika sudah menjadi anggota DPRD, tanggung jawab kita sama, yaitu bekerja untuk rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu Ia juga memaparkan kedudukan DPRD dan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD bersama gubernur merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
“Artinya memiliki kedudukan sejajar, tetapi menjalankan tugas dan fungsi yang berbeda,” imbuhnya.
Lebih lanjut dijelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi anggaran, bahwa penyusunan APBD tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah maupun DPRD. Seluruh prosesnya harus melalui pembahasan dan kesepakatan bersama,
“Mulai dari penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA), prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), hingga penetapan APBD,” sambungnya.
Thomas mengingatkan bahwa anggota DPRD harus senantiasa membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Aspirasi dapat disampaikan melalui kegiatan reses, pertemuan langsung, kunjungan lapangan, maupun komunikasi dengan anggota dewan.
“Anggota DPRD tidak boleh hanya berada di dalam kantor. Kita harus turun langsung ke lapangan, mendengar dan melihat kondisi masyarakat, karena kebutuhan rakyat tidak semuanya bisa diketahui hanya dari balik meja,” tandasnya.
