GOSULUT.ID – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Gorontalo, Selasa (03/03/2026), dan diterima langsung oleh Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Gorontalo beserta jajaran.
Kunker tersebut terkait pembahasan proyeksi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Grand Design Kependudukan melalui pendekatan legislatif. Selain itu
bagian dari upaya memperkuat sinergitas antara DPRD dan BKKBN dalam menghadirkan regulasi daerah yang komprehensif guna menunjang kebijakan kependudukan di tingkat provinsi.
Pada kesempatan itu Thomas Mopili menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pembentukan Perda tentang Grand Design Kependudukan.
“Melalui Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat dan urusan kependudukan akan menindaklanjuti usulan tersebut untuk dibahas secara internal dan dikomunikasikan dalam forum Badan Musyawarah serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), “ungkapnya.
Ia memandang penting adanya regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan Grand Design Kependudukan.
“Hal ini agar arah pembangunan kependudukan di Provinsi Gorontalo dapat berjalan terencana, terukur, dan berkelanjutan, “katanya.
Thomas turut mengapresiasi atas dedikasi dan pengabdian Kepala BKKBN yang dalam waktu dekat akan memasuki masa purna tugas.
” Saya berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat menjadi warisan positif dalam memperkuat kebijakan kependudukan di Provinsi Gorontalo, “sambungnya kembali.
Sementara itu Kepala BKKBN menyampaikan bahwa dokumen Grand Design Kependudukan Provinsi Gorontalo telah selesai disusun sebagai pedoman arah pembangunan kependudukan jangka panjang. Namun hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung hukum pelaksanaannya.
Selain itu, Ranperda tentang Grand Design Kependudukan juga belum masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).
“Oleh karena itu, BKKBN berharap adanya inisiatif dari DPRD, khususnya melalui Komisi IV, untuk mendorong pengusulan dan pembahasan Ranperda tersebut agar dapat dimasukkan dalam Prolegda serta mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan DPRD, “ujarnya.
