GOSULUT.ID – Tahun 2024 tidak saja menjadi ajang pemilu serentak untuk memilih wakil rakyat mulai dari DPRD Kabupaten Kota, Provinsi hingga pusat, tapi merupakan momentum memilih Kepala Daerah.
Berbeda dengan Pemilu legislatif yang didukung dana dari pemerintah pusat yaitu APBD, Pemilukada menjadi tanggungjawab masing-masing daerah melalui APBD.
Hal ini menjadi perhatian serius Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo sehingga turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilu ke Kabupaten Kota.
“Pembicaraan pemilukada saat ini sedang menghangat terutama aspek pembiayaan yang 100 persen menjadi tanggungan Pemda (Pemerintah Daerah),” ungkap Ketua Komisi 1, AW Thalib, Jumat (04/08/2023).
Dikatakan, anggaran Pemilukada telah disodorkan oleh KPU Boalemo ke pemerintah namun angka ini mengalami perubahan atau menurun.
“Anggarannya kurang lebih Rp 26 miliar, menurut KPU angka ini sudah sangat rasional tapi ada penawaran dari Pemda Rp 18 Miliar tapi ini belum diketahui oleh KPU apakah berdasarkan hasil review atau hanya asumsi semata, ini juga butuh kejelasan. Hal yang sama juga masih sementara berproses di provinsi, untuk Bawaslu sudah sepakat bahkan sudah di transfer tinggal KPU yang masih dibicarakan,” jelasnya.
Ia menegaskan, proses ini jangan sampai berlarut-larut mengingat pemilu kian dekat, sehingga komisinya menindaklanjuti untuk memacunya.
“Kita akan akan lakukan segera dalam dekat, insyaallah Senin atau selasa sudah harus dilakukan evaluasi atau pencermatan untuk melihat kembali item-item, bila ada pengurangan anggaran dari yang sudah direview tentu maka harus berdasarkan argumentasi yang logis dan rasional sehingga tidak menimbulkan persoalan,” tegasnya.
Aleg PPP ini menekankan dengan anggaran yang telah disepakati antara KPU dan Pemda, jangan sampai ada tahapan yang dilewati atau hasilnya tidak maksimal sehingga mengurangi kualitas dari pemilu itu sendiri.
“Karena kita bertekad pelaksanaan pemilu 2024 harus terbaik dari pemilu sebelumnya, yakni berlangsung sukses dan berkualitas, olehnya backup anggaran harus tetap diperhatikan oleh pemerintah daerah. Perubahan anggaran adalah momentum untuk bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan pembiayaan pemilu,” pungkasnya.