GOSULUT.ID – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti pemerintah provinsi yang lamban menangani pembayaran pembebasan lahan untuk pembangunan lapas perempuan.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi I, Fikram Salilama pada rapat dengar pendapat, Senin (03/11/2025) yang menghadirkan perwakilan Kanwil Pemasyarakatan Provinsi Gorontalo, Lapas Perempuan, Kanwil BPN Provinsi serta Kabupaten Gorontalo, Dinas PUPR, Lurah Hutuo, serta masyarakat pengadu.
“Persoalan ini tidak ada hubungan dengan pihak Lapas karena mereka hanya penerima. Yang kami soroti di sini adalah pihak pemerintah provinsi yang sampai sekarang belum memberikan kepastian kepada masyarakat. Ini penzaliman kepada rakyat. Hak mereka diambil dengan iming-iming akan dibayarkan,” ungkap Fikram.
Menurutnya, pola penanganan seperti ini sudah sering terjadi di berbagai daerah, termasuk pada sejumlah proyek sebelumnya.
“Banyak tanah-tanah rakyat yang sudah dibebaskan tetapi pembayarannya belum dilakukan sampai sekarang, masyarakat digantung. Cara kerja apa seperti ini, tolong dibenahi. Jangan ada argumen bahwa karena belum ada uang, belum ada anggaran,” ujarnya.
Sementara itu Fadli Poha selalu Ketua Komisi I, menegaskan bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan karena masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian pembayaran lahan mereka.
“Pembayaran ganti rugi belum direalisasikan, rakyat hanya menerima janji-janji dan tidak jelas kapan pembayaran dilakukan. Untuk itu kami melaksanakan rapat pada hari ini dengan mengundang semua pihak-pihak terkait,” katanya.
