GOSULUT.ID – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo bergerak cepat menindaklanjuti hasil monitoring dan peninjauan terhadap sejumlah pekerjaan irigasi di berbagai wilayah. Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui rapat kerja (raker) dengan menghadirkan Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) II Gorontalo, Senin (08/12/2025).
Sebagaimana temuan saat peninjauan lapangan, Komisi yang membidangi perencanaan pembangunan itu kembali mempertanyakan keberadaan beberapa proyek irigasi yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Dari sembilan paket pekerjaan senilai Rp43 miliar, ada beberapa yang kami anggap tidak tepat sasaran, misalnya di Bongopini, Danau Perintis, dan di Desa Gandasari,” ujar Wakil Ketua Komisi III, Anas Jusuf.
Ia mencontohkan kondisi di Desa Gandasari. Menurutnya, wilayah tersebut hanya memiliki kebun jeruk, kelapa, dan tebu tanpa adanya areal persawahan. Namun BWSS II berdalih bahwa proyek tersebut merupakan usulan dari Pemerintah Daerah (Pemda).
“Kalau memang usulan Pemda, kenapa bisa diarahkan ke lokasi seperti itu? Setelah kami telusuri, ternyata BWSS tidak melakukan verifikasi lapangan, hanya verifikasi administrasi. Karena itu kami sampaikan akan merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk memutus kontrak,” tegas Anas.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti progres pekerjaan di sejumlah Daerah Irigasi (DI) yang masih jauh di bawah target.
“Banyak pekerjaan DI yang progresnya masih rendah. Contohnya di Pilohayanga, baru mencapai 20 persen. Kami ragu apakah bisa selesai hingga 31 Desember ini. Alasannya, program IJD baru didatangkan dua bulan terakhir sehingga mereka terpaksa menerima kondisi tersebut,” jelasnya.
Anas menambahkan, persoalan seperti ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pelaksana di daerah.
“Komunikasi dan koordinasi, saya kira itu yang paling utama,” tandasnya.
.
Share :
