GOSULUT.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Gorontalo menekankan tiga poin penting terhadap Ranperda APBD Perubahan tahun 2023.
Hal ini diungkapkan Adnan Entengo saat membacakan pandangan umum fraksinya pada Sidang Paripurna ke 116 yang digelar, Senin (07/08/2023).
Pertama kata dia, menghadapi tantangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun politik yang semakin dekat pada puncak penyelenggaraannya pada akhir tahun dan awal tahun depan, Pemerintah Provinsi Gorontalo harus meneguhkan diri untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang baik.
“Termasuk transparansi, partisipasi publik, efisiensi, dan akuntabilitas. Proses perencanaan dan penganggaran harus didasarkan pada analisis yang obyektif dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya
Kemudian lanjutnya, berkaitan dengan Ranperda Perubahan APBD 2023, dimana SILPA dinaikkan 4 kali lipat dari APBD Induk 2023, fraksi PKS menekankan pentingnya Pengelolaan SILPA yang baik dan bijaksana untuk memastikan dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
“Selain itu juga, Pemprov Gorontalo harus berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir potensi SILPA pada akhir tahun anggaran,” sambung Adnan.
Dan ketiga fraksinya meminta kepada Penjabat Gubernur untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat, dimana pada akhir tahun 2022 baik pada perkotaan maupun pedesaan mengalami peningkatan.
“Kemampuan ekonomi masyarakat yang menurun bisa menjadi faktor utama masalah yang belakangan mencuat dan jadi keprihatinan kita bersama, yakni kasus bunuh diri yang banyak terjadi. Semoga kita semua bisa keluar dari kondisi darurat kesehatan mental ini, sehingga tidak berjatuhan lagi korban berikutnya,” jelasnya.
