GOSULUT.ID – Ditengah keterbatasan anggaran infrastruktur, DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo tidak tinggal diam menerima kondisi yang ada. Berbagai upaya dilakukan agar ada anggaran dan program yang bisa masuk.
Salah satu kiat yang dilakukan adalah memanfaatkan kegiatan kunjungan kerja dan konsultasi ke sejumlah Kementrian untuk ‘menggeledah’ segala informasi baik program dan kegiatan yang berada pada setiap bidang seperti yang dilakukan oleh Espin Tulie, Syarifuddin Bano, Syamsir Djafar Kyai, Meyke M Camaru bersama Wakil Ketua III, Sulyanto Pateda di Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA Kementerian PU, Jumat (21/08/2026).
“Alhamdulillah setelah berdiskusi panjang lebar, ternyata banyak informasi yang kami peroleh seperti kegiatan GRASS Project di tahun depan (2027) hingga 2031, ” Ujar Espin Tulie yang juga Ketua Komisi III.
Legislator PDI-P ini pun menguraikan program-program tersebut yakni pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) sebanyak 1300 unit, rehabilitasi JIAT 1000 unit, membangun 100 unit sumur pantai, dan membangun layanan irigasi 30.000 Hektare, jaringan air baku untuk kebutuhan rumah tangga serta Daerah Irigasi (DI)
yang di usulkan melalui P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)
Ia mengatakan, untuk merealisasikan program-peogram tadi bisa masuk ke provinsi Gorontalo maka butuh perjuangan dan pengawalan sampai ke tingkat kementerian.
“Hal inilah yang di lakukan oleh Komisi 3 dengan door to door mencari informasi yang bisa membantu masyarakat gorontalo khususnya pada wilayah-wilayah yang kekurangan air, “tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, berbagai program tersebut sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat petani di Gorontalo, mengingat hingga saat ini sejumlah wilayah masih dilanda kekeringan. Setelah memasuki masa panen dan kembali melakukan penanaman, para petani kerap menghadapi persoalan keterbatasan ketersediaan air.
Ia menambahkan, salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan juga adalah aplikasi Si PURI yang dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses program penyediaan air bagi kebutuhan pertanian. Namun, keberadaan aplikasi tersebut akan sia-sia apabila tidak disertai dengan sosialisasi dan pendampingan kepada para petani.
“Patut disayangkan ketika aplikasi Si PURI ini sudah dibuka, tetapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat petani. Karena itu dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas antara petani dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Dinas Pekerjaan Umum untuk proaktif menyampaikan informasi ini kepada masyarakat petani,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, dari hasil diskusi dengan pihak Kementerian PU, salah satu kendala yang masih dihadapi dalam pembangunan program tersebut adalah persoalan hibah atau penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan.
Namun, menurutnya, persoalan tersebut masih dapat dikoordinasikan bersama pemerintah desa maupun Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Sebab, program penyediaan sumber air tersebut memiliki manfaat besar dalam mendukung kebutuhan air bagi lahan pertanian.
“Kalau kendalanya adalah hibah tanah, ini sebenarnya bisa dikoordinasikan dengan pemerintah desa dan P3A. Karena program ini sangat membantu para petani, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air untuk pertanian,” pungkasnya.
