Dari lokakarya di Lampung, para kader pulang membawa satu pesan: kaderisasi harus menjadi lembaga yang kuat, mampu membaca dunia, dan berpijak pada Marhaenisme.
Oleh: Aldy Ardiansyah Lamusu
Ketua Bidang Eksternal DPC GMNI Jogja
LAMPUNG – Selama seminggu, 26 Oktober sampai 1 November 2026, Lampung menjadi tempat berkumpulnya kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari berbagai daerah. Lokakarya Kaderisasi Nasional yang diadakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI ini membawa satu pertanyaan besar: apakah kaderisasi GMNI akan terus menjadi sekadar rangkaian acara, atau naik tingkat menjadi lembaga yang mapan?
Acaranya disusun bertahap. Lokakarya dibuka dengan seminar nasional bertema “Berdikari untuk Indonesia Raya”, yang membahas apakah pemikiran ekonomi Soekarno masih relevan untuk rencana pembangunan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto. Setelah itu ada tiga diskusi kelompok (Focus Group Discussion/FGD) dengan tiga topik: ideologi, yaitu menghidupkan kembali Marhaenisme di era digital; geopolitik, yaitu posisi Indonesia di tengah persaingan global; dan organisasi, yaitu merancang sistem kaderisasi GMNI 2045. Berikutnya ada sidang komisi untuk silabus kaderisasi, silabus Training of Trainer, dan Kesarinahan, lalu penutupan.
Dari program ke lembaga
Satu pertanyaan mengemuka di forum ini, sederhana tetapi menohok: kalau semua pengurus diganti besok pagi, apakah kaderisasi GMNI masih jalan? Prof. Dr. Muradi, Guru Besar FISIP Universitas Padjadjaran, menjawabnya dalam paparan berjudul “Dari Program, ke Institusi”. Ia memakai teori Samuel Huntington: organisasi menjadi tidak stabil kalau jumlah anggotanya bertambah lebih cepat daripada kemampuan lembaga menampungnya. Kader terus bertambah lewat ruang digital. Kalau sistemnya tidak ikut kuat, yang muncul adalah perpecahan kelompok, konflik, dan kaderisasi yang hanya seremonial.
Lembaga yang sehat diukur dari empat hal: mudah menyesuaikan diri, punya otonomi, cukup kompleks, dan koheren. Dari situ lahir lima langkah menuju lembaga: kurikulum nasional yang ditetapkan DPP, data kader yang aman, arsip yang tersimpan lintas kepengurusan, sertifikasi instruktur bertingkat, dan evaluasi kaderisasi secara berkala. Prinsip pengelolaannya diambil dari Trisakti Bung Karno: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya, dengan gotong royong sebagai intinya.
Digitalisasi juga tidak dimaknai sekadar memindahkan diskusi ke dunia maya. Tujuannya membangun ingatan organisasi, yaitu modul, notulen, dan rekam jejak kader yang tersimpan dan bisa dipakai dari periode ke periode. Marhaen pun dimaknai ulang. Marhaen hari ini mencakup pengemudi ojek online, pekerja gig, dan pedagang kecil di marketplace, selain petani dan nelayan kecil yang belum lepas dari kemiskinan struktural.
Dunia Makin Tak Pasti, 2045 Kian Dekat
Kenapa kader harus melek soal dunia? Cukup lihat peta dunia hari ini. Dalam policy brief “Multipolaritas × Krisis Ekonomi × Perang” (Oktober 2026), Andi Widjajanto dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) menilai ekonomi dunia kehilangan penyeimbangnya. Di sisi lain, dunia kembali dikuasai banyak kekuatan besar sekaligus, dan keseimbangan di antara mereka timpang.
Sampai 2045, LAB45 menaksir peluang sekitar 87 persen untuk setidaknya satu krisis ekonomi besar, sekitar 40 persen untuk perang langsung antarkekuatan besar, dan sekitar 10 persen untuk perang sebesar Perang Dunia III. LAB45 menegaskan bahwa angka-angka itu penilaian para ahli, bukan hitungan statistik.
Bagi Indonesia, risikonya disebut paling tinggi pada 2029–2035. Selat Malaka, Natuna, dan Selat Taiwan berada di kawasan yang ikut terkena limpahan. Sarannya konkret: uji ketahanan terhadap guncangan energi, keuangan, dan sanksi sekaligus; periksa di titik-titik sempit mana Indonesia rawan; dan pantau sepuluh indikator setiap tiga bulan.
Di sinilah tema “GMNI 2045” menemukan konteksnya. Satu abad Indonesia merdeka akan dilalui di tengah tahun-tahun paling rawan. Organisasi kader yang tidak punya ingatan, sistem, dan kemampuan membaca dunia akan mudah hanyut terbawa arus.
Geopolitik Soekarno sebagai kompas
Pada sesi penutup, Sabtu (31/10), Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hadir sebagai pembicara. Ia mengajak kader membangun kepemimpinan intelektual yang berpijak pada pemikiran Bung Karno dan mengarah pada perubahan mendasar di bidang politik, ekonomi, dan budaya.
Soal geopolitik, Hasto menekankan satu pegangan: letak geografi tidak pernah berubah, sedangkan tokoh dan peta kekuasaan terus berganti. Karena itu, menurutnya, pemikiran geopolitik Soekarno tetap relevan untuk membaca situasi dunia dan merumuskan kepentingan nasional. Ia menyebut visi Bung Karno bermuara pada Indonesia sebagai kekuatan terkuat di Samudra Indonesia, lalu melangkah ke masa depan di Pasifik.
Gagasan ini bukan hal baru bagi Hasto. Dalam kajian akademiknya di Universitas Pertahanan, ia menyebut geopolitik Soekarno tidak bersifat menguasai wilayah dan bertumpu pada hidup berdampingan secara damai, berbeda dengan tradisi Barat yang cenderung memperluas wilayah. Menurut kajian itu, pengaruhnya terlihat dalam pembebasan Irian Barat, Konferensi Asia Afrika, dan Deklarasi Djuanda.
Bagi GMNI, pesan Hasto juga berlaku ke dalam. Ia mengkritik budaya patron-klien yang masih sering ada di tubuh organisasi, dan menyebutnya bagian dari feodalisme yang harus dikikis karena bertentangan dengan Marhaenisme.
Kader didorong mempelajari teori kritis, yaitu cara berpikir yang selalu bertanya siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh sebuah kebijakan. Kader juga diajak belajar dari Singapura soal supremasi hukum, meritokrasi, dan kepemimpinan teknokratis. Ia menutup dengan menegaskan bahwa kepemimpinan intelektual adalah kompas: “Hanya dengan kepemimpinan intelektual kita bisa tahu terhadap arah masa depan.”
GMNI Universe: rumah digital kader
Di tengah semua pembahasan tentang sistem dan ingatan organisasi, saya melihat satu kabar yang tidak boleh terlewat: peluncuran website GMNI Universe oleh DPP GMNI di bawah Ketua Umum Sujahri Somar. Bagi saya, inilah wujud nyata dari banyak gagasan yang dibicarakan di Lampung.
GMNI Universe adalah platform digital resmi GMNI. Lewat satu situs, kader bisa mendaftar dan diverifikasi, mengurus Kartu Tanda Anggota (KTA) digital, melihat peta struktur organisasi dari komisariat hingga DPP, serta membaca kabar, manifesto, dan opini dari kader. Situs ini berjalan dengan dukungan RedLab, singkatan dari Laboratorium Merah, yaitu laboratorium kecerdasan buatan (AI) dan analisis media yang diluncurkan DPP bersamaan dengan pengukuhan kepengurusan 2025–2028 pada 15 Januari 2026.
Menurut saya, ini langkah yang tepat. Selama ini masalah GMNI jarang soal semangat. Masalahnya, data kader tercecer dan arsip hilang tiap pengurus berganti. Satu pintu data kader dan KTA digital menjawab hal itu dengan cara yang mudah dipahami, dan nyambung dengan lima langkah menuju lembaga tadi, terutama data kader yang aman dan arsip lintas kepengurusan. Saya juga sepakat dengan pesan Sujahri bahwa Marhaenisme tidak anti-teknologi. Medan juang hari ini bukan hanya jalanan dan ruang kelas, tetapi juga ruang digital.
Tentu platform saja belum cukup. Ujiannya ada pada tiga hal: apakah kader di komisariat benar-benar memakainya, apakah data kader dijaga aman, dan apakah RedLab dipakai untuk membaca keadaan dengan jernih, bukan sekadar menghasilkan konten. Aplikasi bagus tanpa kebiasaan memakainya hanya akan jadi etalase.
Lampung menyalakan, daerah menjalankan
Semua itu bermuara pada satu kesimpulan: tiga kemandirian harus dibangun bersama. Pertama, mandiri dalam organisasi, supaya kaderisasi tetap jalan tanpa menunggu inisiatif seorang ketua. Kedua, mandiri dalam sumber daya, supaya pendanaan terencana dan tidak bergantung pada satu patron. Ketiga, mandiri secara intelektual, supaya kurikulum, bahan bacaan, dan instruktur disiapkan sendiri. Seperti bunyi materi lokakarya, kemandirian tanpa sistem hanyalah semangat, sedangkan sistem tanpa kemandirian mudah dikuasai pihak lain.
Lokakarya di Lampung hanyalah titik awal. Kerja sebenarnya ada di cabang dan komisariat: mengubah standar nasional menjadi praktik nyata, menyimpan arsip yang selama ini hilang setiap pergantian pengurus, melatih instruktur, dan memastikan setiap kader bisa membaca dunia dengan kacamata Marhaenisme. Dari Lampung, api kaderisasi sudah dinyalakan. Tugas kita bersama adalah memastikan api itu tidak padam ketika pengurus berganti.
Merdeka! Marhaen Menang!
