GOSULUT.ID – Komisi IX DPR RI berencana akan mengunjungi Provinsi Gorontalo. Kunjungan komisi yang membidangi membidangi sektor kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan pengawasan program makan bergizi gratis itu merespon atas curhatan para legislator puncak botu.
“Kami akan mengagendakan kunjungan kerja dalam waktu dekat, “ujar salah satu anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni di hadapan anggota DPRD provinsi gorontalo, Kamis (08/102/2026).
Ia menyampaikan, kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyerap aspirasi secara langsung sekaligus melihat kondisi di lapangan.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyambut baik rencana tersebut sebagai bentuk sinergi antara DPRD Provinsi Gorontalo dan DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah di tingkat nasional.
Sebelumnya anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Wakil Ketua I, Ridwan Monoarfa, Ketua Komisi IV Moh. Iqbal Al-Idrus, Sekretaris Komisi IV Moh. Ghalieb Lahidjun, anggota Djoni Dalanggo, dan Sri Darsianti Tuna serta anggota Komisi I, Yeyen Sidiki dan Ekhwan Ahmad, menyampaikan berbagai persoalan seperti terkait ketenagakerjaan, pelayanan dan fasilitas rumah sakit Ainun Habibie sekaligus peningkatan status rumah sakit itu dari tipe C menuju tipe B, ekonomi digital, dan lain-lain.
“Kami menyampaikan aspirasi mengenai peningkatan status rumah sakit dari tipe C menuju tipe B, sekaligus berbagai kendala yang dihadapi daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, ” ujar Ketua Komisi IV Moh. Ikbal Al-Idrus
Menurutnya, persoalan tersebut dinilai penting karena peningkatan kelas rumah sakit bukan hanya menyangkut perubahan status administratif, tetapi juga berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas medis, sarana dan prasarana, serta kemampuan rumah sakit memberikan pelayanan rujukan yang lebih lengkap kepada masyarakat Gorontalo.
Pertemuan antara DPRD provinsi gorontalo dengan Komisi IX DPR RI menegaskan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi lintas lembaga agar berbagai persoalan strategis Gorontalo tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan, dukungan anggaran, dan intervensi pemerintah pusat.
