GOSULUT.ID – Warga Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, menolak rencana pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali kepala desa mereka yang saat ini sedang nonaktif.

Penolakan itu disampaikan langsung warga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rabu (18/11/2026). Warga meminta agar pengaktifan tersebut ditunda sampai semua persoalan yang mereka keluhkan benar-benar tuntas.
Perwakilan masyarakat, Ibrahim Hasan menegaskan penolakan warga bukan tanpa dasar. Menurutnya, selain masalah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang dulu menjadi penyebab penonaktifan, masih ada persoalan lain yang belum selesai.
Salah satunya dugaan pungutan liar (pungli) saat pengurusan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Ibrahim menyebut, setiap penggarap diduga diminta uang hingga Rp300 ribu. Dugaan itu, kata dia, bahkan sudah dilaporkan ke Polres Gorontalo.
“Pengurusan lahan HGU, diduga ada pungli. Jumlahnya paling rendah Rp300 ribu per penggarap. Itu salah satu persoalan yang kami sampaikan,” ungkap Ibrahim dalam RDP.
Ibrahim juga menyinggung soal dugaan perlakuan tidak adil terhadap warga yang dianggap berseberangan dengan kepala desa. Ia mencontohkan pengurusan surat keterangan tidak mampu yang disebut-sebut dipersulit.
Selain itu, ia juga mempersoalkan soal pendataan penerima bantuan yang dinilai belum tepat sasaran. Ia memberi contoh penyaluran bantuan bibit jagung dari pemerintah provinsi, yang menurutnya masih ada warga yang layak tapi justru tidak kebagian.
Karena itu, Ibrahim meminta pemerintah daerah jangan terburu-buru mengaktifkan kembali kepala desa tersebut. Ia berharap seluruh keberatan warga diselesaikan dulu.
“Kami berharap pemerintah daerah menunda dulu pengaktifan kembali kepala desa ini sebelum polemik-polemik yang ada diselesaikan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rivon Kadir Ui menegaskan bahwa soal pengaktifan kembali kepala desa adalah kewenangan pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah diminta mempertimbangkan semua aspirasi dan persoalan yang disampaikan warga sebelum memutuskan.
“Pengaktifan kembali kepala desa itu kami serahkan kepada pemerintah daerah. Apakah akan mengaktifkan atau menunda pengaktifan kepala desa yang menurut bapak dan ibu masih memiliki persoalan yang belum diselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Rahmat Doni Lahati menjelaskan bahwa penonaktifan kepala desa selama satu tahun sebelumnya adalah bagian dari upaya pemerintah daerah menangani persoalan di Desa Motilango.
Ia menyebut, masa berlaku surat keputusan (SK) penonaktifan itu akan habis pada Desember 2026. Saat ini pemerintah daerah sedang mengkaji kelanjutan status kepala desa tersebut sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
Rahmat mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi dasar penonaktifan, yakni TGR, sudah diselesaikan oleh kepala desa yang bersangkutan.
“Kalau soal TGR, yang bersangkutan sudah menyelesaikannya. Namun, terhadap persoalan-persoalan lain yang terungkap, semuanya akan kami kaji kembali. Saat ini pemerintah daerah sedang melakukan kajian apakah yang bersangkutan akan dilanjutkan atau tidak,” jelas Rahmat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan soal pengaktifan kembali kepala desa tersebut.


 
 

 






















