GOSULUT.ID – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Anton Abdullah, merespons dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Motilango, Kecamatan Tibawa.

Anton menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi warga dengan memanggil kepala desa nonaktif berinisial NH untuk dimintai klarifikasi.
Dugaan pungli itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo bersama warga Motilango, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum itu, perwakilan warga, Ibrahim Hasan, mengungkapkan adanya dugaan pungutan sebesar Rp300 ribu untuk setiap penggarap dalam proses pengurusan lahan HGU.
Menurut Ibrahim, pungutan itu menjadi salah satu persoalan yang dipersoalkan warga. Ia juga menyebut persoalan tersebut sudah dilaporkan ke Polres Gorontalo.
“Ada dugaan pungli dalam pengurusan lahan HGU. Jumlahnya paling rendah Rp300 ribu untuk setiap penggarap. Itu salah satu persoalan yang kami sampaikan,” ungkap Ibrahim dalam RDP.
Menanggapi aspirasi warga, Anton menegaskan Komisi I tidak mau terburu-buru menyimpulkan.
Menurutnya, dugaan tersebut masih harus dibuktikan lewat klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
“Ada satu hal yang menjadi aspirasi teman-teman terkait HGU tadi. Kita akan meminta klarifikasi, kita akan mengundang yang bersangkutan, karena ini masih dugaan. Asas praduga tak bersalah kita kedepankan,” ujar Anton.
Anton mengatakan, selain kades nonaktif, Komisi I juga berencana mengundang warga maupun aktivis yang menyampaikan laporan tersebut.
Langkah itu dinilai perlu agar semua pihak bisa menyampaikan keterangan, sehingga persoalan yang dikeluhkan warga bisa ditelusuri lebih jelas.
Melalui klarifikasi tersebut, Komisi I berharap dugaan pungutan dalam pengurusan lahan HGU di Desa Motilango bisa mendapatkan kejelasan berdasarkan keterangan para pihak terkait.


 
 

 
Scroll untuk lanjut membaca
Advertisement





















