GOSULUT.ID – Legislator DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim memanfaatkan reses tidak hanya menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat tapi juga membawa organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Ini bertujuan memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat berdasarkan program dan bidang kebutuhan.
Sebagaimana nampak saat aleg Nasdem tersebut membawa sejumlah OPD ke hadapan masyarakat saat reses di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, Jumat (06/11/2026).
Pada kegiatan itu, Umar Karim terlebih dahulu menyampaikan materi reses terkait fungsi dan peran DPRD dalam menyerap, memperjuangkan, serta mengawal aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pemerintah daerah.
‎Selanjutnya, masing-masing OPD menyampaikan informasi mengenai program pemerintah provinsi sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Penjelasan dan pemaparan yang disampaikan diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peluang program pemerintah yang dapat diakses untuk mendukung kebutuhan desa.
Reses ini dihadiri unsur Pemerintah Desa Datahu, perwakilan Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan, Hortikultura (TPH), Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan, tokoh masyarakat, serta sekitar 100 warga.
‎Beberapa persoalan yang disuarakan warga di antaranya lampu penerangan jalan umum (PJU) yang mengalami gangguan dan perlu mendapat perhatian, perbaikan atau rehabilitasi lapangan sepak takraw untuk mendukung pengembangan bakat dan minat generasi muda Desa Datahu, serta kebutuhan peningkatan layanan listrik.
‎
‎Selain itu, masyarakat juga mengusulkan bantuan pangan, perbaikan saluran air yang dinilai belum berfungsi maksimal, serta pembenahan akses jalan pasar guna menunjang aktivitas masyarakat dan kelancaran kegiatan ekonomi.
‎
‎Tidak hanya menyangkut infrastruktur, warga turut menyampaikan kebutuhan fasilitas sosial berupa bantuan tenda dan kursi untuk kegiatan rukun duka, termasuk penambahan kursi bagi kebutuhan masyarakat.
‎
‎Berbagai usulan tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut fasilitas sosial dan peningkatan kualitas kehidupan warga.
‎
‎Umar Karim menerima seluruh masukan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi representasi rakyat.
“Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan perjuangan dan koordinasi dengan OPD terkait sesuai kewenangan serta mekanisme penganggaran pemerintah daerah,” ujarnya.
‎
Dikatakan ‎kegiatan reses tersebut sekaligus menegaskan pentingnya komunikasi langsung antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah.
“Ini agar persoalan di tingkat desa dapat diketahui secara nyata dan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan,” tandasnya.
‎
