GOSULUT.ID – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahapan pendalaman program dan kegiatan. Setiap rencana yang diusulkan perangkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan arah pembangunan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, DPRD tidak hanya dituntut melihat besaran anggaran, tetapi juga mencermati program yang akan dibiayai. Efektivitas, relevansi, serta keterkaitan program dengan kebutuhan pembangunan menjadi hal yang perlu didalami sebelum anggaran tersebut ditetapkan dalam APBD 2027.
Hal ini sebagaimana dilakukan Komisi III Bidang Perencanaan dan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (29/9/2026).
RDP tersebut digelar dalam rangka membahas RAPBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027, sekaligus mendalami berbagai program dan kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing OPD dan biro yang menjadi mitra kerja Komisi III.
Sejumlah mitra yang hadir dalam pembahasan tersebut antara lain Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang), Bappeda Provinsi Gorontalo, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Gorontalo.
“Pembahasab dalam RDP ini difokuskan pada RAPBD 2027, khususnya program dan kegiatan yang berada pada OPD serta biro mitra kerja Komisi III, “ujar Ketua Komisi III, Espin Tulie.
Dikatakan, Komisi III perlu mendalami setiap program yang diusulkan agar pembahasan anggaran tidak hanya berorientasi pada besaran alokasi, tetapi juga memperhatikan substansi dan kebutuhan program yang akan dilaksanakan.
“Yang kita bahas adalah RAPBD Tahun Anggaran 2027. Kita mendalami program dan kegiatan di masing-masing dinas dan biro yang menjadi mitra Komisi III,” imbuhnya kembali.
Srikandi PDI-P ini mengharapkan, pembahasan bersama mitra OPD tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai rencana kerja dan kebutuhan anggaran masing-masing perangkat daerah, sekaligus menjadi bahan bagi Komisi III dalam menjalankan fungsi pembahasan anggaran DPRD.
“Pendalaman program ini juga menjadi bagian dari proses untuk memastikan rencana pembangunan yang dituangkan dalam APBD 2027 memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pembangunan Provinsi Gorontalo, ” tandas Espin
