GOSULUT.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo meminta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 tidak sekadar menjadi rutinitas penganggaran tahunan.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Espin Tulie dalam penyampaian pandangan umum fraksi pada Sidang Paripurna ke-106, Senin (14/09/2026).
Ditegaskan, APBD harus benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan masyarakat secara konkret. Menurutnya, ketika masyarakat masih menghadapi persoalan kemiskinan, pengangguran, keterbatasan infrastruktur, pelayanan dasar hingga tekanan ekonomi, maka kebijakan anggaran harus mampu memberikan solusi nyata.
“Pemerintah tidak seharusnya hanya berorientasi pada output berupa penyerapan anggaran saja, tetapi harus sudah berorientasi pada outcome, benefit dan impact,” tegasnya.
Dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan, kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan. Dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar sekitar Rp1,271 triliun, sementara belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp1,261 triliun.
Karena itu, Espin meminta pemerintah daerah menempatkan optimisme fiskal pada perencanaan yang rasional, terukur dan strategis. APBD 2027, kata dia, harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal sekaligus mendorong pemerataan, pertumbuhan dan kemandirian daerah.
Fraksinya memberikan perhatian terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan APBD 2027 yang mencapai sekitar Rp473,44 miliar. Ia meminta target tersebut disusun berdasarkan potensi riil, analisis data historis serta indikator makroekonomi, seperti PDRB per kapita, tingkat inflasi dan pertumbuhan penduduk. Menurutnya, upaya meningkatkan PAD jangan sampai justru membebani masyarakat melalui pungutan yang agresif.
“Komitmen peningkatan PAD jangan sampai menimbulkan pungutan yang agresif sehingga menurunkan purchasing power warga, melemahkan gairah bisnis, serta memicu eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali,” tuturnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong optimalisasi potensi ekonomi Gorontalo, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, UMKM, industri pengolahan hingga pertambangan. Seluruh potensi tersebut dinilai perlu dikembangkan dalam ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Isu lain yang mendapat sorotan adalah kondisi kekeringan yang tengah dihadapi Gorontalo. Ia meminta pemerintah daerah melihat persoalan kekeringan secara lebih spesifik dan komprehensif. Dampaknya dinilai telah meluas, mulai dari krisis air bersih, penurunan hasil pertanian hingga ancaman kebakaran rumah, lahan dan hutan. Tidak hanya itu, juga memastikan ketersediaan Dana Tidak Terduga (DTT) untuk menghadapi kondisi kedaruratan tersebut.
Perhatian juga harus diberikan kepada petugas di lapangan yang menangani bencana dan kondisi darurat, terutama terkait alat perlindungan diri serta insentif yang memadai.
“Jangan sampai mereka menjadi korban saat melaksanakan tugas penanganan,” demikian salah satu perhatian Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi memengaruhi sumber air masyarakat, termasuk aktivitas pertambangan.
Pemerintah diminta memetakan wilayah pertanian yang terdampak kekeringan serta menyiapkan skema perlindungan bagi petani yang mengalami gagal panen akibat persoalan tersebut.
Untuk itu menyampaikan 10 rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Di antaranya meminta pemerintah menetapkan target pendapatan berdasarkan potensi realistis, meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat kecil, memperketat pengawasan sektor pertambangan, memastikan masyarakat sekitar wilayah tambang memperoleh manfaat ekonomi yang seimbang, serta memberikan alokasi memadai untuk penanganan kekeringan dan ketahanan air.
Fraksi juga mendorong percepatan pembangunan sumber air, sumur, embung, irigasi dan sarana distribusi air bersih, sekaligus memperkuat rehabilitasi lingkungan, daerah aliran sungai dan kawasan resapan air.
Selain itu, pemerintah diminta memperkuat ketahanan pangan melalui penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), mendorong hilirisasi komoditas daerah, serta memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Pada akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Espin menegaskan, APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan angka dalam dokumen keuangan.
“APBD bukan sekadar angka. APBD adalah uang rakyat yang harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.
