GOSULUT.ID – Bagi petani, jalan usaha tani yang layak, irigasi yang mengalir hingga alat mesin pertanian bukan sekadar fasilitas penunjang, melainkan bagian penting dari perjuangan menjaga produktivitas dan penghidupan. Ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas dan banyak program pembangunan berada di tangan pemerintah pusat, menunggu bukan lagi pilihan.
Dari Gorontalo, Komisi III memilih datang langsung ke pusat, mengetuk pintu Kementerian Pertanian, dan bahkan siap “merampas bola” demi memastikan kebutuhan petani di daerah ini mendapat tempat dalam program pembangunan pertanian nasional.
Untuk itu Komisi yang membidangi Perencanaan Pembangunan ini secara khusus Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kamis (20/08/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dari Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, terutama terkait kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan infrastruktur jalan usaha tani, serta irigasi tersier untuk mendukung pengairan lahan persawahan masyarakat.
Ketua Komisi III, Espin Tulie menyampaikan kunjungan ke Kementerian Pertanian menjadi langkah strategis untuk mengetahui secara langsung peluang program dan kegiatan yang dapat diakses daerah, khususnya di sektor pertanian.
Dikatakan perubahan struktur organisasi di Kementerian Pertanian juga membuka peluang baru dengan hadirnya direktorat yang secara khusus menangani pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk keberadaan balai-balai pertanian yang menangani wilayah Sulawesi maupun Gorontalo.
“Kunjungan kerja ini terkait dengan aspirasi masyarakat dari Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara tentang bagaimana mendapatkan alsintan, infrastruktur jalan tani, serta irigasi tersier untuk pengairan ke sawah masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, langkah tersebut tidak terlepas dari pola perencanaan pembangunan nasional yang secara hierarki berada di tingkat pusat melalui Bappenas, kemudian ditindaklanjuti di daerah melalui Bappeda.
Kondisi ini kata dia, mendorong Komisi III untuk lebih proaktif menjalin komunikasi langsung dengan kementerian, sehingga berbagai kebutuhan masyarakat di daerah dapat diperjuangkan melalui program pemerintah pusat.
“Kenapa Komisi III ke Kementerian Pertanian? Karena seluruh perencanaan pembangunan nasional ada di Bappenas. Secara hierarki di provinsi ada Bappeda. Hal ini yang mendorong kami untuk berkunjung ke Kementerian Pertanian,” katanya.
Ia menegaskan, kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah dan DPRD tidak hanya menunggu program datang, tetapi harus aktif mencari dan menjemput peluang program yang tersedia di pemerintah pusat.
“Apalagi kondisi saat ini kita tidak bisa hanya berdiam di daerah. Harus proaktif mencari peluang program dan kegiatan yang ada di kementerian,” tegasnya.
Menurutnya, dengan semakin kuatnya sentralisasi fiskal dan banyaknya kewenangan maupun program yang ditarik ke pemerintah pusat, DPRD harus bergerak cepat untuk memastikan daerah tetap mendapatkan manfaat dari berbagai program nasional.
“Kalau sistem resentralisasi fiskal ini hampir semua ditarik ke pusat, maka kami Komisi III langsung bergerak cepat ke pusat untuk menjemput, atau kalau boleh lebih ekstrem, merampas bola,” ujarnya.
Ia berharap upaya yang dilakukan Komisi III tersebut dapat membuahkan hasil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Gorontalo, khususnya petani yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana pertanian.
“Insyaallah apa yang kami lakukan ini membuahkan hasil. Nilai manfaat untuk daerah itulah yang membuat kami terpacu untuk mencari tahu peluang-peluang yang bisa mendatangkan program yang bermanfaat untuk daerah Gorontalo,” pungkasnya.
