GOSULUT.ID – Pernyataan Bupati Bone bolango Ismet Mile dan Koordinator Tim Hukum Pemkab yang belakangan beredar di ruang publik justru semakin menunjukkan upaya pengalihan isu dari substansi utama persoalan.
Publik Gorontalo tidak sedang berbicara tentang isu pemakzulan, melainkan mempertanyakan kebenaran isi rekaman pembicaraan pejabat ULP Bonebolango yang diduga kuat beraroma nepotisme dan bagi-bagi proyek yang menyeret nama istri dan dua anak bupati.
Sungguh tidak nyambung ketika persoalan serius yang menyentuh integritas pemerintahan dan keadilan publik dialihkan menjadi wacana politis tentang pemakzulan.
Ini bukan soal politik, Ini soal moral, integritas dan tanggung jawab publik seorang kepala daerah.
Jika Bupati merasa terusik dengan suara publik, maka yang perlu dijawab bukanlah siapa yang menyebarkan rekaman itu, tetapi apakah benar isi rekaman tersebut?
Karena rakyat Bone Bolango berhak tahu: Apakah benar terjadi praktik bagi-bagi proyek yang melibatkan keluarga bupati di dalam sistem pemerintahan yang seharusnya bersih dari konflik kepentingan?
Sikap tim hukum Pemkab yang meminta saya, untuk tidak “Membuat Gaduh”, justru mengundang tanda tanya besar.
Apakah “GADUH” dimaksud adalah batin yang sedang gelisah karena kebenaran yang mulai terungkap akibat bocornya rekaman yang kini menjadi perbincangan luas??? Jika Kegelisahan itu yang dimaksud oleh kordinator kuasa hukum pemda, maka itu sesuatu yang wajar.
Karena “Kegaduhan itu adalah Manifestasi dari Kegelisahan” Ini mungkin ulah dari apa yg dilakukan oleh Keluarga Bupati sendiri, berdasarkan hasil isi pembicaraan dalam rekaman tersebut.
Perlu saya ingatkan bahwa, tugas hukum yang baik bukan menutup mulut publik, tetapi membuka tabir kebenaran.
Seorang pengacara seharusnya peka terhadap substansi masalah, bukan sekadar menjadi perisai kekuasaan. Hal tersebut untuk menjadi masukan positif kepada bupati dalam rangka menghadapi permasalahan ditengah-tengah publik yang kian mencekam.
Jika hanya sekedar menyenangkan hati bupati, lalu menutup mata terhadap dugaan penyimpangan moral dan hukum di dalam pemerintahan, maka di mana letak etikanya? Jangan Sampai Bupati justru runtuh dengan bisikan-bisikan yang menyesatkan dan menjadi ancaman kekuasaannya. Perlu diingatkan kembali bahwa, tidak sedikit seorang Pemimpin yg jatuh karena bisikan bisikan setan orang2 yg ada disekitarnya.
Bone Bolango tidak butuh drama pengalihan isu. Yang dibutuhkan rakyat adalah klarifikasi yang jujur, transparan dan terhormat.
Sebab, diam di hadapan kebusukan adalah bentuk pengkhianatan terhadap nurani rakyat. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa, pengalaman kelam yang pernah terjadi pada bupati sebelumnya, jangan sampai terulang kembali. Jangan Pernah mengecewakan rakyat dengan metode yang Sama, jadikan masa lalu sebagau pengalaman untuk memperbaiki kepemimpinan hari ini.
Saya tegaskan, isu ini bukan tentang pemakzulan, bukan pula soal politik. Ini murni soal kejujuran dalam memimpin dan keberanian menghadapi kebenaran.
Dan selama nurani rakyat masih hidup, tidak ada kekuasaan yang bisa menutupi fakta. Sekali lagi Publik Menunggu jawaban Bupati, tentang kebenaran Isi rekaman pembicaraan yg terindikasi oleh Pejabat ULP. Hentikan Isu Murahan tentang Pemakzulan.
Oleh: Ketua Lembaga Analisis dan Monitoring Produk Hukum (AMPUH) Provinsi Gorontalo yang juga seorang advokat, Fanly Katili S.Pd., S.H., M.H.
