GOSULUT.ID – Melihat perang urat saraf Ketua PWI Gorontalo, Fadli Poli yang mempersoalkan kontrak media di DPRD Provinsi Gorontalo terus berbuntut panjang dramanya.
Rakyat mulai dipertontonkan bagaimana media harus berebutan kue Anggaran dari pemerintah. Dengan berdalih kalau yang layak dapat kontrak itu hanya kelompok mereka dengan membawa aturan Dewan Pers, bukan kebijakan pemerintah sebagai pengguna.
Rasa ingin memiliki semuanya tanpa harus berbagi dengan media lain yang ada dalam naungan organisasi lainnya, membuat Ketua PJS Gorontalo, Jhojo Rumampuk angkat bicara.
Menurut Jhojo, kontrak yang diberikan oleh pemerintah pada media-media yang tergabung dalam PJS Gorontalo, kami akan hibahkan pada Ketua PWI Gorontalo, agar puas dalam menikmati uang rakyat ini.
“Saya sudah perintahkan pada semua anggota yang tergabung di PJS Gorontalo untuk menghibahkan kontrak mereka pada Ketua PWI Gorontalo” tuturnya.
Melihat kondisi demikian, para pengusaha media yang semuanya orang muda dan faham akan dunia pers merasa malu dengan sikap Ketua PWI Gorontalo yang terlibat dalam hal kurang Arif dan Bijaksana.
“Intinya belajar memiliki sifat berbagi dengan teman teman media lainnya. Jangan mengandalkan aturan seakan itu benar, dan lainnya salah hanya untuk kepentingan kelompok dan pribadi,” ucap para pengusaha media.
Lanjut teman-teman media, 15 media yang di kontrak di Pemprov Gorontalo atas kebijakan Gubernur Gusnar Ismail melalui Kominfo, apa tidak ada rasa puas, atau masih harus dapat lagi di DPRD Provinsi Gorontalo dengan berdalih aturan.
“Jika demikian, menjadi pertanyaan kami semua. Apakah tugas media, apa bedanya dengan organisasi para Kontraktor. Yang memperjuangkan anggotanya untuk mendapat kontrak proyek,” lanjut mereka.
Redaksi Gosulut menyarakan pada pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota untuk lebih bijaksana lagi melihat pertarungan opini ini. Dan semua organisasi Pers yang masih dalam jalur yang benar, jangan terjebak oleh kondisi memalukan bagi insan pers ini.
Pertanyaan kami, apakah kontrak yang harus diterima pemerintah harus mengacu pada aturan Dewan Pers. Jika itu betul, apakah langkah ini menjadi bagian dalam menegakkan etika profesi jurnalistik serta menjaga integritas dan independensi pers di Indonesia.
Jawabannya kembali pada kita semua, yang masih memiliki hati, dan paham apa itu tugas jurnalis, jadilah penonton yang baik dan melihat uang rakyat jadi rebutan. Selamat menikmati uang rakyat.
Share :
