GOSULUT.ID – Bupati Kabupaten Gorontalo (Kabgor) Sofyan Puhi angkat bicara soal pemeriksaan sejumlah pejabat Pemkab Gorontalo oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat terkait dugaan korupsi dana TKI di lingkungan DPRD tahun anggaran 2022-2023.
Sofyan Puhi menegaskan, pihaknya mengedepankan supremasi hukum dan mendukung penuh proses yang sedang berjalan.
“Supremasi hukum kita dahulukan, kita dukung itu,” tegas Sofyan Puhi kepada awak media, Rabu (06/04/2026).
Ia menyebut penegakan hukum merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk jajaran Pemkab Gorontalo. Ia meminta seluruh ASN menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran.
“Penegakan hukum harus jadi tugas kita semua, cuman ini jadi peringatan buat kita semua untuk lebih hati-hati lagi,” ujarnya.
Sofyan pun menekankan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengintervensi proses hukum yang ditangani Kejaksaan. Prinsip supremasi hukum tetap menjadi pedoman utama.
“Supremasi hukum diutamakan,” imbuhnya.
Terkait status pejabat yang diperiksa, Bupati Kabupaten Gorontalo itu menyatakan pemerintah daerah belum akan melakukan penonaktifan jabatan. Tindakan disiplin bakal diambil jika aparat penegak hukum sudah menetapkan status tersangka.
“Kalau penonaktifan tidak, tapi kalau dia sudah (dinyatakan) tersangka, kita akan ambil tindakan disiplin ASN,” tandasnya.
