GOSULUT.ID – Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulut Gorontalo (BSG), ruang publik Gorontalo kembali dihadapkan pada pertanyaan strategis, apakah komposisi jajaran direksi benar-benar mencerminkan keseimbangan representasi, kapasitas profesional dan kepentingan pembangunan daerah Serambi Madinah.
Gorontalo bukan sekedar mitra administratif dalam struktur kepemilikan bank, tetapi bagian integral dari ekosistem ekonomi Sulawesi Utara-Gorontalo.
Menurut FanLy Katili, S.Pd, S.H, M.H selaku Ketua Lembaga Analisis dan Monitoring Produk Hukum (AMPUH) Provinsi Gorontalo, nantinya keterwakilan putra-putra terbaik asal Gorontalo, harus memiliki kompetensi di bidang perbankan bukanlah tuntutan emosional, melainkan kebutuhan rasional bagi tata kelola yang adil dan efektif.
“Maka yang harus ditampilkan, harus kader-kader profesional Gorontalo yang telah teruji di sektor perbankan nasional dan memiliki rekam jejak, jejaring, serta perspektif pembangunan yang relevan dengan kebutuhan daerah,” ujar Fanly.
Nantinya, kata dia, kehadiran mereka di jajaran direksi berpotensi memperkuat inklusivitas kebijakan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM lokal, serta memastikan kebijakan bank lebih sensitif terhadap dinamika ekonomi Gorontalo.
Lebih jauh, jelas Fanly Katili, nantinya sinergi visi antara Gubernur Gorontalo bersama pemimpin daerah, baik Walikota maupun Bupati se-Provinsi Gorontalo dengan representasi di level direksi dan Komisaris akan menciptakan harmoni kebijakan fiskal, perbankan, dan pembangunan daerah.
“Saatnya kita berhenti berdebat soal untuk siapa 1 jatah kursi Dereksi dan 1 kursi Komisaris dari BSG bagi Gorontalo. Namun tentang kualitas kepemimpinan, keberpihakan kebijakan, serta keberanian menempatkan orang tepat di posisi strategis. RUPS besok bukan sekadar agenda rutin, ini menjadi ujian integritas tata kelola BSG,” imbuhnya.
“Untuk itu, dalam RUPS BSG besok, bukan soal siapa yang duduk, melainkan bagaimana kepemimpinan bank dapat sejalan dengan strategi pembangunan wilayah. Apalagi hanya menjadi forum formalitas korporasi, tetapi menjadi momentum strategis untuk meneguhkan prinsip meritokrasi, representasi berkeadilan, dan keberpihakan pada kemajuan bersama Sulut-Gorontalo,” sambung Ketua Lembaga AMPUH Provinsi Gorontalo itu.
Secara terpisah, Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi mengatakan, pastinya kami sudah mempersiapkan siapa calon yang layak untuk 1 kursi Direksi dan 1 Komisaris dari Gorontalo yang benar-benar layak serta memiliki kemampuan dalam Perbankan.
“Pasti Orang Gorontalo, bukan mengaku-ngaku dari keterwakilan dari Gorontalo. Jadi kita tunggu saja hasil RUPS, ” kata Sofyan Puhi.
Ketika ditanya nama Djafar Alkatiri di aspirasikan oleh para Bupati/Walikota di Gorontalo.
Menurut Sofyan Puhi, itu tak benar, namun pihaknya sudah menawarkan kader-kader terbaik dari wilayah Gorontalo.
“Jika ada nama Djafar Alkatiri, bisa saja itu dari para bupati di Sulawesi Utara,” tutup Sofyan Puhi.
